ICW: Ada 20 Lebih Hakim Terjerat Berbagai Kasus Korupsi

  • 23 Februari 2017 05:57 WITA
Males Baca?   MCW News, Jakarta | Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga saat ini, ada 20 orang lebih hakim yang terjerat kasus korupsi, terdiri dari hakim peradilan umum dan konstitusi,? 6 orang di antaranya adalah hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjerat kasus korupsi   Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar, “Hakim-hakim tersebut terlibat dalam perkara korupsi, sehingga menambah daftar kasus korupsi, maupun pelanggaran etik yang pernah dilakukan para hakim itu, dan inilah para pejabat atau pegawai pengadilan yang terlibat kasus korupsi, antara Tahun 2012  - 2017, dan sesuai catatan yang ada di ICW, yaitu pada Tahun 2012, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak Heru Kusbandono, menerima suap dalam penanganan korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan, Hakim ad hoc Tindak Pidana Kosupsi Pengadilan Negeri Semarang Kartini Juliana Marpaung, menerima suap terkait penanganan perkara korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2013, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setya Budi Tejocahyono, kasus menerima suap terkait penanganan perkara korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung, Pelaksana Tugas Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung / panitera pengganti Pengadilan Negeri Bandung Ike Wijayanto, kasus tindak pidana pencucian uang, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Subri, kasus menerima suap terkait pemalsuan atas sertifikat tanah, Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Ramlan Comel, kasus menerima suap terkait penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Seferina Sinaga, kasus menerima suap terkait penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, mantan hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang Pragsono, kasus menerima suap dalam penanganan korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan, mantan hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi Asmadinata, kasus menerima suap dalam penanganan korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan Sedangkan di Tahun 2015, Ketua Majelis Hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, menerima suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Hakim PTUN Medan Dermawan Ginting, menerima suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Hakim PTUN Medan Amir Fauzi, menerima suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan, menerima suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dan hakim tindak pidana korupsi Janner Purba, kasus menerima suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu, Hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Toton, kasus menerima suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu, Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin, kasus menerima suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Dan yang terlibat korupsi pada Tahun 2016, yakni Syamri Adnan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Syariah Nangroe Aceh Darussalam, yang ditangkap pada tanggal 6 Februari 2016, karena dugaan manipulasi dana pembebasan lahan pembangunan gedung Pengadilan Agama Maninjau, Adri Tristianto Sutrisna, Kepala Sub-Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung yang ditangkap KPK Pada 11 Februari 2016, atas dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara terkait penundaan pengiriman salinan putusan kasasi kasus korupsi di Lombok Timur Edy Nasution, panitera merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditangkap pada 26 April 2016, karena dugaan suap penanganan perkara sejumlah perusahaan di PN Jakarta Pusat, Nurhadi Abdurachman, Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah, atau janji terkait dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hakim Janer Purba yang ditangkap oleh KPK Pada 23 Mei 2016, karena menerima uang sebesar Rp 150 juta, yang diberikan oleh terdakwa kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu, Muhammad Yunus, Edi Santroni dan Syafri, Toton, dan Hakim Tindak Pidana Korupsi PN Bengkulu yang ditangkap bersama dengan Ketua PN Bengkulu Janner Purba dalam kasus yang sama Selanjutnya, Sarwo Edi dan Irdiansyah, pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keduanya diberhentikan dari pekerjaannya, karena dianggap terlibat dalam perkara yang ditangani oleh Edy Nasution, serta  Rohadi, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditangkap oleh KPK pada 17 Juni 2016, karena dugaan suap penanganan kasus penyanyi Saipul Jamil, “ungkap Aradila. (timmcwnews)  


TAGS :

Komentar