Kejati Jatim, Sidik Dugaan Korupsi  Pembangunan Gedung Block Office Kota Batu

  • 23 Februari 2017 06:02 WITA
Males Baca?   MCW News, Kota Batu | Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, bergerak cepat untuk memeriksa kasus pengadaan lahan kantor Block Office Kota Batu - Jatim, yang diduga ada indikasi Tindak Pidana Korupsi, saat ini masih dalam proses penyidikan, dan pembangunan kantor tersebut juga ditemukan indikasi mark up, Kamis, 16 Februari 2017 Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK secara uji petik atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 tersebut, BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 648 Juta, pada Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Batu (Block Office) oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu Hal tersebut disebabkan karena terdapat volume pekerjaan yang ditagihkan ganda, sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektorat, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Tanggal 20 Februari 2016, dan perhitungan volume bersama Tanggal 28 April 2016 lalu, terdapat pekerjaan beton yang dihitung ganda pada plat-balok-kolom, senilai Rp 648 Juta Perencanaan pembangunan Block Office, telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009, sedangkan pembangunan Block Office mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, pembangunan tahap 1 (satu) meliputi pembangunan Struktur Gedung Blok A, dengan nilai kontrak Rp 35 miliar, pekerjaan tersebut dilaksanakan Joint Operation (JO) oleh 3 perusahaan, yaitu PT. PD, PT. BP, dan PT. KI Pekerjaan tersebut diserahkan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, melalui Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Nomor 602.1/01/422.107/PHO PPK.2/2011, Tanggal 7 September 2011, Pembangunan Block Office dilanjutkan kembali pada Tahun Anggaran 2014, dan dilaksanakan oleh PT. PD dan PT. BMP, (JO) melalui Surat Perjanjian Kerja Harga Satuan Multi Years, Nomor : 641/01/Kontrak-PPK-D 422.107/2014, Tanggal 10 November 2014, senilai Rp 174 miliar, dan saat ini pihak Kejati Jatim bertekad untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar