KPK : Siapapun Yang Terlibat Perkara Mega Skandal BLBI Wajib Dihukum

  • 22 April 2017 01:16 WITA

Males Baca?
MCW News, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan komitmennya, dengan bertindak tegas untuk membasmi semua koruptor dari bumi Indonesia, siapapun yang terlibat korupsi, pasti diberangus "tanpa tebang pilih" Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie, Kamis (20/4/2017). “Kami sudah minta keterangan kepada Kwik Kian Gie, untuk klarifikasi proses lanjutan terkait BLBI, "ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri menambahkan, "Namun kami belum mengetahui apakah ada pihak lain yang dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus BLBI, hal ini dipandang KPK masih relevan., dan pemanggilan Kwik Kian Gie adalah proses lanjutan dari Tahun 2014 silam, karena perkara BLBI ini adalah perkara penting, yang juga ditunggu dan dipertanyakan oleh banyak pihak kepada KPK. Perlu saya sampaikan, bahwa tidak semua perkembangan penyelidikan itu dapat diketahui oleh publik, karena belum sampai tahap penyidikan, ada karakter-karakter yang membutuhkan analisis data lebih banyak, apalagi kalau perkara itu terjadi beberapa tahun lalu, jadi perlu lebih serius untuk proses penanganannya. Dalam penyelidikan kasus BLBI, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004, yaitu mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun KuntjoroJakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan Bambang Subiyanto, dan sejumlah pihak yang terkait kasus tersebut. Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002, saat kepemimpinan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ,yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Laksamana Sukardi. Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 Bank Umum Nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara, karena tidak dikembalikan kepada negara, dan sudah ada 16 orang yang diproses ke pengadilan, "ungkap Febri. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar