Basuki : ULP/Pokja Jadi Ujung Tombak Pembangunan Infrastruktur PUPR

  • 22 April 2017 10:21 WITA

Males Baca?
MCW News, Jakarta | Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebab itu profesionalitas anggota ULP / Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan kemampuannya Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi ULP dan Pokja di lingkungan Kementerian PUPR yang mengusung thema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur” terangnya di Jakarta, Kamis (20/4/2017). Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarief Burhanuddin, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Danis H. Sumadilaga, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar lembaga Luthfiel Annam Achmad dan Ketua Tim Pemantau Lelang Dini Kementerian PUPR Taufik Widjoyono Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, "Anggota ULP / Pokja bekerja tidak hanya berdasarkan standar operasional yang ada saja, namun diperlukan keberanian untuk benar-benar mencari penyedia barang / jasa yang berkualitas, bila diperlukan lakukan pengecekan dengan mendatangi alamat kantornya, untuk memastikan apakah penyedia jasa benar-benar memiliki peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan. Saya juga mengingatkan agar anggota ULP/ Pokja untuk independen, memiliki harga diri yang tinggi, dan menolak untuk didikte oleh asosiasi penyedia jasa, selain itu menjadi anggota ULP / Pokja bukan lagi pekerjaan sambilan, namun menjadi jenjang karir yang membanggakan. Kementerian PUPR saat ini telah memiliki Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, dan kedepan akan dikembangkan menjadi Pusat / Biro Pengadaan Barang dan Jasa yakni unit organisasi setingkat eselon II khusus memiliki tugas dalam PBJ, Kementerian PUPR merupakan Kementerian dengan nilai anggaran terbesar, dimana lebih dari 70% melalui proses lelang," tegas Basuki. Sekjen Anita Firmanti dalam kesempatan tersebut mengatakan, "Saat ini konsepsi naskah akademik pembentukan unit tersebut sudah disiapkan, dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, apabila telah terbentuk akan berpengaruh terhadap cepatnya penyerapan anggaran. Total ULP yang dimiliki Kementerian PUPR adalah 35 ULP dengan 849 Pokja, dengan jumlah anggota sekitar 2.925 orang, dan dari total 11.079 paket pekerjaan dengan nilai Rp 76,792 triliun yang dilelang Tahun 2017, progresnya saat ini telah terkontrak sebanyak 7.608 paket, dengan nilai Rp 61,816 triliun, yang terdiri dari kontrak tahun jamak lanjutan sebanyak 621 paket, dengan nilai Rp 28,16 triliun, dan kontrak tahun jamak baru dan kontrak tahunan sebanyak 6.987 paket dengan nilai Rp 33,65 triliun. Sisanya sebanyak 2.215 paket dengan nilai Rp 10,95 triliun dalam tahapan lelang, dan 1.256 paket senilai Rp 4,023 triliun belum dilelang, "jelas Anita. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar