Tahanan Kasus Alkes RSUD Masohi Masih Berstatus PNS, Begini Tanggapan BKD

  • 29 April 2017 23:35 WITA

Males Baca?
MCWNews, Maluku Tengah | Dugaan kuat kembali mengarah pada kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi yang ramai diberitakan pada 2015 lalu itu. Dimana,  Abdul Muthalib Latuamury  dan Nirwati yang dalam hal ini berstatus tahanan, diduga hanya sebagai "tumbal" dalam kasus korupsi Alkes dan KB Rumah Sakit RSUD Masohi tahun 2012  senilai Rp. 6,5 Milyar ini. Disinyalir, ada "aktor" sentral  di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah yang harusnya bisa lebih bertanggung jawab terhadap perbuatan tak bermoral yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp 2 Milyar pada kasus haram ini. Indikasinya,  sejak dieksekusi ke Rutan Kelas II B Masohi pada Nopember 2016 silam, belum ada sanksi tegas apapun yang diberikan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui BKD terhadap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekretaris panitia proyek  tersebut, yang mana, hingga kini keduanya masih berstatus PNS. Padahal keduanya sudah berstatus terpidana dengan hukuman kurungan penjara masing-masing 5 dan 4 tahun. Sementara itu Undang -Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas mengatur sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat terhadap pelaku korupsi yang vonis hukumannya telah berkekuatan hukum tetap diatas dua tahun kurungan. "Hingga kini keduanya masih berstatus PNS. Kalau sudah, pasti kita tahu," ungkap sumber terpercaya koran ini di Pemkab Malteng. Korelasi belum dijatuhinya sanksi terhadap keduanya dengan aktor  yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi alkes RSUD Masohi adalah, terkuaknya fakta sebenarnya, bahwa Latuamury dan Nirwati hanya tumbal. Apalagi beberapa waktu lalu berkembang informasi bahwa pihak terpidana berencana  buka-bukaan soal dugaan ini. "Beredar informasi bahwa terpidana akan membeberkan nama-nama yang terlibat langsung dalam kasus ini. Dan siapa yang seharusnya ada di posisi yang saat ini ditempati terpidana," beber sumber lain. Dikhawatirkan, ada upaya meloloskan terpidana dari sanksi  pemecatan dengan tidak hormat. Bila kemudian diskenariokan agar terpidana hanya menjalani  hukuman badan dibawah dua tahun. "Kalau hingga saat ini belum ada sanksi terhadap yang bersangkutan, kemungkinan, skenario agar Terpidana hanya menjalani hukuman dibawah dua tahun bisa dimungkinkan," nilainya. Indikasi ini menguat dari pengakuan Kepala BKD Siti Hubna Soumena kepada MCWNews di ruang kerjanya, Selasa ( 25/4/2017) bahwa  belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada terpidana. Bahwa BKD tidak punya dasar dalam menindak lanjuti putusan hukum tetap terhadap para terpidana. Apalagi memberikan sanksi berupa pemecatan terpidana dari statusnya sebagai ASN. "Dasar itu, berupa salinan Putusan hukum. Salinanya belum kita terima hingga saat ini. Kedua, BKD tidak punya kewenangan melakukan pemecatan terhadap PNS," ucap Soumena. Ditambahkan, Salinan putusan hukum tetap itu yang jadi acuan bagi BKD untuk melakukan kajian lebih lanjut. Meski demikian lanjut Soumena, keputusan pemecatan itu ada ditangan Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda). Karena itu dia menyarankan agar persoalan ini dipertanyakan langsung kepada Sekda Malteng selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. "Tugas BKD sebenarnya hanya melakukan kajian. Yang memutuskan adalah pejabat pembina Kepegawaian. Semisal dalam penegakan disiplin pegawai sesuai PP No 53 tahun 2010, BKD hanya memberikan kajian-kajian tentang administrasi kepegawaian, keputusan pemberian sanksi ada di tangan sekda," ulas Soumena. Menanggapi jawaban BKD itu. Sumber terpercaya media ini menambahkan, jika putusan hukum tetap terhadap kedua terpidana lahir dari proses Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kejari Masohi terhadap   putusan pengadilan tipikor ambon yang memvonis bebas kedua tersangka. Eksekusi terhadap putusan MA, baru dilakukan Kejari Masohi pada tiga bulan pasca putusan ditetapkan. Ada satu nama yang disebut-sebut paling bertanggung jawab, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam kasus korupsi Alkes dan KB di RSUD Masohi tahun 2012 ini. Sayangnya, rencana terpidana untuk membeberkan hal itu kepada awak media belum juga tersampaikan. "Yang bersangkutan melalui kerabat berjanji mau buka-bukaan kepada media," kata salah satu wartawan lokal Malteng. "Patut diduga bungkamnya terdakwa karena hingga kini belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada keduanya. Kalau terdakwa dipecat sebagai ASN, pasti dia akan buka mulut terkait nama oknum yang mengatur  skandal proyek alkes dan KB di RSUD Masohi tahun 2012," tandasnya. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar