Peringati Hari Buruh, KSBSI Malteng Ikut Ambil Bagian Perjuangkan Nasib Para Buruh

  • 02 Mei 2017 01:36 WITA

Males Baca?
MCW News, Masohi | Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah adalah kabupaten tertua di Maluku. Namun berbicara perkembangan kota. Masohi masih jauh dari kota sejahtera atau kota berkembang dengan status kabupaten tertua di Pulau Ibu (Nusa Ina) itu. Jika dilihat, hal ini juga punya efek besar dari kecilnya angka pendapatan para pekerja yang ditetapkan dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal, Masohi memiliki Kawasan hutan produksi dan Jalan-Jalan lokasi Industri yang lumayan berkembang, menarik minat masyarakat luar daerah untuk datang mengais rezeki di kabupaten ini. Namun hal ini sama sekali tak bisa merubah kondisi pendapatan para buruh di daerah itu. Selain Pemerintah Kabupaten yang mengawasi memantau jalannya roda Industri dan Ketenagakerjaan, di Kabupaten, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Undonesia (KSBSI) Kabupaten Malteng juga mempunyai fungsi kontrol terhadap Industri dan Ketenagakerjaan, mulai dari skala lokal sampai dengan skala Nasional. Karena itu, dalam momentum May Day ini, KSBSI Malteng bertekad memperjuangkan nasib para buruh di daerahnya. Dalam gerakan ini KSBSI Malteng saat ini sedang memberikan berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malteng dengan memberikan surat pernyataan sikap KSBSI Malteng pada kesempatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017 saat ini. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Maluku Tengah mengakui dan menyatakan bahwa 1 Mei adalah hari buruh Internasional, menjadi momentum penting dan tonggak perjuangan bagi buruh dan rakyat tertindas diseluruh dunia dalam melawan penghisapan dan penindasan serta ketidakadilan yang dilakukan pengusaha dan negara, yang setiap tahun diperingati oleh kaum buruh dan rakyat tertindas di dunia. Satu Mei bagi SBSI adalah momentum untuk memperhebat perjuangan massa, melanjutkan semangat perjuangan militan kaum buruh, spirit untuk terus berjuang memperbaiki kehidupan, pembebasan kaum buruh dan rakyat. Ketua KSBSI Malteng Josy Tuhuleruw,SH mengatakan, dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, satu Mei 2017 KSBS I Kabupaten Maluku Tengah menyatakan sikap Menolak segala kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang merampas hak-hak dasar (sosial-ekonomi dan politik) buruh dan rakyat Indonesia. Serta menuntut kepada pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah untuk Menolak UMP Miskin yang ditetapkan Pemeruntah Provinsi Maluku. Karena hal ini sangat bertolak belakang dengan data BPS yang mengatakan sesorang hidup di maluku ini miskin apabila dia punya pendapatan satu bulan itu satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah. Hal ini membuat KSBSI menyebutnya Upah Miskin. "Upah untuk Provinsi Maluku yang kita sebut dia UMP miskin. Mengapa?, karena menurut data BPS sesorang hidup di maluku ini miskin apabila dia punya pendapatan satu bulan itu satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah. aksi nanti di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku," Kata Tuhuleruw Kepada media ini di Masohi. Senin (1/5/2017). KSBSI pun meminta Pemerintah Maluku Tengah Segera Mencabut Perusahaan-Perusahaan Yang Tidak Memiliki Ijin, Pengewasan Disnakertrans juga diminta untuk Perlu Ditingkatkan fungsi pengawasannya. Dan Pemkab diminta segera bentuk Dewan Pengupahan Kabupaten. Negara Republik Indonesia di dirikan dengan bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan, segala bentuk penghisapan atas satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Dan membentuk Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. "Amanatkan tersebut tertuang dalam Konstitusi dan dasar Negara kita (UUD’1945 dan Pancasila). Namun, amanat itu tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Di sector buruh misalnya, system kerja kontrak dan outsourcing sangat bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan dasar Negara kita," ujarnya. System kerja kontrak dan outsourcing menurut mereka, menyebabkan rakyat kehilangan kepastian kerja, dan hak atas pekerjaan yang layak bagi rakyat menjadi jauh dari kenyataan. Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing adalah bentuk baru dari perbudakan modern. "Kerja kontrak dan outsourcing tidak memandang sisi keadilan sosial dan kesejahteraan buruh pada umumnya. Praktek Perbudakan Modern ini dipelopori dan merajalela di perusahaan perusahaan milik Negara, seperti Pertamina, PLN, Perkebunan PTPN, Bank, Kereta Api, Pertambangan dan lain-lain. Dan ini adalah bukti “Liberalisasi Ketenagakerjaan” dengan praktek-praktek berlindung dibawah regulasi atau ketentuan normatif hukum yang melenceng dari amanat konstitusi UUD 1945," pungkasnya. Untuk diketahui, surat tembusan yang sampaikan dalam kesempatan ini disampaikan kepada Gubernur Maluku, Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar