Mantan Napi Kasus Korupsi, Pemenang Pilkada Maybrat Papua Barat

  • 02 Mei 2017 11:22 WITA

Males Baca?
MCW News, Manokwari | Wawancara eksklusif Pemimpin Redaksi (Pempred) MCW News, Jeffry Karangan, dengan Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, Selasa, 2 Mei 2017, terkait permasalahan Pilkada Kabupaten Maybrat, hingga berujung gugatan salah satu paslon ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus Pilkada Maybrat ini telah menimbulkan keresahan, akibat munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat setempat, "Mengapa Mantan Bupati Maybrat, Bernard Sagrim yang pernah divonis 2 tahun penjara karena kasus korupsi dana hibah pemekaran Kabupaten Maybrat Tahun 2009 lalu, senilai Rp 3 miliar, tapi masih dapat menjadi calon Bupati Maybrat ?" Dan tragisnya Bernard Sagrim keluar sebagai pemenang dalam Pilkada Kabupaten Maybrat 2017. [caption id="attachment_1601" align="alignnone" width="312"] Kapolda Papua Barat, Brigjen. Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si Bersama Pemred MCW News, Jeffry Karangan.[/caption] Saat menerima MCW News diruang kerjanya, Selasa, 2 Mei 2017, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, menjelaskan, "Perlu saya tegaskan, Polri selalu bersikap netral, dalam penyelesaian kasus Pilkada Maybrat, yang diikuti dua Pasangan Calon (Paslon) yakni Paslon Nomor Urut 1, Bernard Sagrim - Pascalis Kocu, dan Paslon Nomor Urut 2, Karel Murafer - Yance Way Persoalan ini muncul setelah KPU Maybrat Papua Barat, menetapkan Paslon Nomor Urut 1, Bernard Sagrim - Paskalis Kocu, sebagai pemenang dengan perolehan suara 14,459, dan Paslon Nomor Urut 2, Karel Murafer - Yance Way dengan perolehan suara sebesar 14.364, hanya selisih 94 suara Hasil rekapitualsi KPU inilah yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menurut Paslon Nomor Urut 2, banyak kecurangan terjadi, bukan hanya pada saat penghitungan, tetapi sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan dalam proses rekapitulasi Dan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran tersebut, maka tim Paslon Nomor Urut 2 membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, agar MK bertindak adil dalam mengambil keputusannya Sidang Kasus Pilkada Maybrat, dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto, untuk perselisihan Pilkada Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dengan nomor Perkara: 10/PHP.BUP-XV/2017. Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Tanggal 25 Februari 2017 Namun pada hari Rabu, 26 April 2017, Mahkamah Konstitusi menolak Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS, hanya mengabulkan PSU di 1 TPS saja, yakni di Desa Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dengan 63 orang yang masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) Sehingga terjadi kerusuhan di daerah Maybrat, yang mengakibatkan 4 rumah terbakar, sehingga diturunkan aparat keamanan ke Maybrat, yakni 2 SSK (200 anggota Brimob) BKO dari Jakarta, dan dari Sorong 1 SSK (100 anggota Brimob) dibantu 150 petugas TNI, dan akhirnya kerusuhan dapat dihentikan, dan hingga kini masih dicarikan solusi terbaik, untuk menjalin perdamaian untuk semua pihak di Kabupaten Maybrat, "tegas Martuani. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar