DPRD Bentuk Pansus LKPj Gubernur NTT 2016

  • 03 Mei 2017 01:32 WITA

Males Baca?
MCWNews, Kupang | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran (TA) 2016. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Yunus Takandewa, Pansus yang dibuat bertujuan untuk mengevaluasi dan membedah pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi NTT sepanjang tahun 2016. “Kita sudah bentuk Pansus untuk LKPj Gubernur tahun 2016. Kemudian Pansus bekerjasama dengan Tim Pakar dari berbagai kalangan dan bidang menggodok dan membedah LKPj Gubernur untuk dipresentasikan jalannya program pemerintah tahun 2016,” katanya. Selanjutnya dari hasil pansus tersebut disampaikan di Rapat Paripurna DPRD NTT pada 16 Mei 2017. Dia mengatakan, Pansus bersama Tim Pakar ini membedah sinkronisasi sejauh mana tingkat pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pemerintah yang disandingkan dengan dokumen APBD yang sudah disepakati. “Jadi dari aspek penganggaran itu, sejauh mana pemerintah mencapai kegaiatan-kegiatannya. Dalam hal ini, kita juga akan melihat apakah pemerintah benar-benar mampu menjalankan program-program dan kegiatan itu sesuai keadaan pembahasan anggarannya”, ujarnya. Karena kegiatan itu kemudian ada anggarannya, sejauh mana pemerintah itu memix dengan capaian-capaian program yang sudah dihasilkan. "Kami sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Jadi tanggal 4 April 2017, mulai Pansus akan bekerja, dan hasil analisa Tim Pakar nanti akan menjadi masukan buat Pansus. Tapi seutuhnya Pansus yang akan membedah. Tim Pakar hanya memberikan pointer-pointer hasil analisa mereka, tetapi pembahasannya murni dilakukan oleh Pansus”, kata Yunus yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT. Ia menambahkan pada Jumat (12/5/2017), Tim Pansus akan melakukan Rapat Pansus, kemudian pada Senin (15/5/2017), Pansus akan mempresentasikan di Rapat Gabungan Komisi. Sehingga pada Selasa (16/5/2017) dilakukan Rapat Paripurna. "Rapat Paripurna itu, berkaitan dengan rekomendasi – rekomendasi Pansus kepada pemerintah,” jelasnya. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar