Ombudsman Jabar Soroti Legalisasi Dana Sumbangan Sekolah, Karena Berpotensi Pungli

  • 04 Mei 2017 06:05 WITA

Males Baca? MCW News Bandung | Berbagai pungutan liar (pungli) terkait legalisasi pungutan Dana Sumbangan Sekolah (DSP) disoroti Ombudsman Jawa Barat, karena pihak sekolah berpotensi menimbulkan masalah di lapangan, akibat dugaan adanya pungli Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, "Seharusnya pihak sekolah bisa menjadikan aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah sebagai alat untuk tidak menarik pungutan, karena berpotensi adanya pelanggaran, dan kini semakin terbuka lebar, dengan regulasi terkait DSP, ujar Haneda, Rabu, (3/5) Haneda menambahkan, praktik pungutan yang dikemas dalam bentuk sumbangan pendidikan ini sudah berlangsung lama, bahkan Ombudsman, banyak menerima informasi mengenai praktik pungutan yang dilakukan pihak sekolah Kami berharap ada keterbukaan dalam setiap pungutan yang dilakukan sekolah, dan pungutan itu harus dijelaskan secara rinci dan tidak bersifat memaksa, kami mendorong Tim Saber Pungli agar mengawasi dan menindak praktik yang menyimpang dalam penyelenggaraan pendidikan, dan kami menghimbau kepada masyarakat agar mau melapor saat adanya pelanggaran, pada tahun lalu ada sebanyak 31 laporan, dengan berbagai jenis kasus, termasuk masalah pungutan," pungkas Haneda. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar