ICW : Hak Angket DPR RI Terhadap KPK, Diduga Terkait Kasus E-KTP

  • 06 Mei 2017 12:45 WITA

Males Baca? MCW News, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diselamatkan bersama, karena ada berbagai pihak yang berusaha melemahkannya, hal ini mendapat tanggapan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengkritik keras penetapan hak angket DPR RI terhadap KPK. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, Sabtu, 6 Mei 2017, mengungkapkan, "Kuat kemungkinan hak angket itu terkait dengan kasus besar yang sedang ditangani KPK, karena saat ini KPK sedang menyelidiki kasus E-KTP, dengan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, penekanan juga dilakukan dalam kasus E-KTP tersebut. Hak angket tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perjalanan kasus E-KTP, setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dipanggil dalam persidangan , kemungkinan bertujuan untuk melindungi seseorang yang terlibat kasus ini," ungkap Donal. Politikus PDIP Masinton Pasaribu, yang merupakan inisiator hak angket KPK, sudah menyatakan angket ini tidak akan masuk ke ranah perkara, Masinton mengatakan, "Hak angket bergulir untuk melakukan pengawasan terhadap KPK, tapi tidak masuk ke ranah yudisial, seolah-olah dicitrakan DPR RI akan menyelidiki perkara yang diselidiki KPK, tapi kami ingin melihat KPK sudah sesuai SOP atau belum ? Tugas DPR RI adalah melaksanakan pengawasan terhadap KPK, dan tidak masuk ke ranah perkara, jadi diharapkan semua pihak terkait, dapat memahami maksud dan tujuan hak angket ini," ujar Masinton. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar