UN Swissindo Diduga Rugikan Perbankan Rp 27,93 M

  • 07 Mei 2017 04:08 WITA

Males Baca? MCW News, Semarang | Pergerakan UN Swissindo yang mengklaim bisa melakukan pembebasan hutang bagi para nasabah diberbagai perbankan nasional, nampaknya hingga kini semakin masif diberbagai Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan menggunakan basis nasabahnya dari kalangan PNS, TNI/Polri. "Namun belakangan ini justru pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah dan DIY, Rudy Abbas meminta masyarakat agar mewaspadai sepak terjang lembaga yang mengaku bisa membebaskan hutang para nasabah atau diperpanjang, dalam penelusuran kami ada sebanyak 202 nasabah dengan total Rp 27,93 miliar, yang dapat merugikan perbankan, sebab itu kami menghimbau agar masyarakat waspada iming-iming dari lembaga yang mengklaim dapat membebaskan hutang ini, masyarakat harus waspada dengan janji bebas hutang dengan membayar administrasi Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu, "ungkap Abbas Ditempat terpisah, Presiden UN Swissindo Indonesia, L. Tohar, berang dengan sikap OJK tersebut, "Selama ini memang pihak OJK tidak memahami seluk beluk lembaga kami, jadi tidak benar itu yang dikatakan pihak OJK, karena kami hanya membantu masyarakat yang mempunyai hutang di perbankan Nasional agar dibebaskan hutangnya, karena dana di BI triliunan rupiah yang mengendap. Lembaga kami telah berkembang pesat diberbagai kota di Indonesia, besok kami akan ke Bali, karena kami sekarang ini punya banyak nasabah yang berasal dari TNI dan Polri, masak kami dituding Ilegal, "tegas Tohar Ditempat terpisah, Yani, Sekretaris Kesbangpolinmas Kabupaten di Jawa Tengah, sempat merespon kegiatan ini seusai Deklarasi Pengurus UN Swissindo di Pendopo Kabupatennya, "Ya tadi saya mengikuti kegiatannya secara tuntas, dan sempat berfoto bersama, namun saya tidak ingin terlalu jauh mendalaminya, karena hanya mewakili atasan saya untuk menghadiri kegiatan tersebut," jelas Yani Dalam penelusuran MCW News, memang sejak dideklarasikan UN Swissindo biasanya menggunakan tempat dipusat pemerintahan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan selalu dilakukan secara meriah dengan semacan pesta budaya, yang dihadiri berbagai kalangan, lembaga ini mengklaim bisa membantu membebaskan hutang bagi para nasabah diberbagai perbankan nasional, namun belakangan ini dari hasil penelitian pihak OJK Jateng dan DIY diduga lembaga ini ilegal, dan telah meresahkan masyarakat, terutama pihak perbankan dan BPR di Jawa Tengah, yang telah dikirimi sertifikat pembebasan hutang dari para nasabahnya. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar