Pejabat Telkom Bekasi Dilaporkan Ke Kejari Diduga Menjual Aset Milik Negara

  • 26 Mei 2017 05:00 WITA

Males Baca?
MCW News, Bekasi | Pergantian kabel tembaga dengan kabel serat optic diduga kuat telah menjadi “ladang uang” bagi oknum pejabat Telkom Kota Bekasi, diduga kabel tembaga telah diganti dengan fiber optic tersebut, telah diperjual belikan secara illegal tampa melalui proses lelang Atas dugaan tersebut pejabat Telkom Bekasi itu dilaporkan kepihak kejaksaan, indikasi adanya "permainan" oleh oknum pejabat Telkom Cabang Kota Bekasi itu, sepertinya akan memasuki babak baru Sekretaris LSM Pemantau Tipikor, Drs M Gunawan mengatakan, "Kami yang pertamakali melihat ketidakwajaran terkait pelaksanaan penggantian material kabel di Telkom Cabang Kota Bekasi, yang ditenggarai telah merugikan negara hingga puluhan juta rupiah, atas temuan tersebut kami tengah mempersiapkan data-data pendukung lainnya, untuk melaporan kasus ini ke Kejari Bekasi Disinyalir program Telkom yang mengganti kabel tembaga dengan kabel serat optic tersebut, tidak sepatutnya dijadikan sebagai ajang untuk memperkaya diri oknum pejabat Telkom Kota Bekasi, karena kabell tembaga yang telah berhasil ditarik dari bawah tanah tersebut, menjadi tidak jelas keberadaannya, dan disimpan digudang mana ? Sehingga diduga kuat kabel-kabel tembaga itu telah diperjual belikan secara illegal,” tegas Gunawan Lebih jauh Gunawan menambahkan, "Terkait dengan soal itu, kami telah melaporkan kasus ini ke institusi berwenang, karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Telkom Kota Bekasi seharusnya mengikuti aturan pemerintahan dalam menjual atau melakukan penghapusan aset, yakni melalui proses lelang , jadi tidak bisa main jual seperti milik pribadi, hal ini berdasarkan informasi yang didapat dari sumber dilapangan, menyebutkan bahwa hingga tahun 2016 kabel yang sudah di migrasi oleh PT Telkom Cabang Bekasi adalah sebanyak 198 RK, dimana volume tembaga dalam setiap 1 RK, dan bisa mencapai 3 kilogram, dan harganya jika tembaga tersebut dijual mencapai Rp. 70 ribu hingga Rp. 80 ribu per-satu kilogramnya, kami berharap Kejari segera menindaklanjutinya, "tegas Gunawan. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar