Kejari Belum Keluarkan SPDP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Muaragembong

  • 27 Mei 2017 00:02 WITA

Males Baca?

MCW News, Cikarang Pusat | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi pada proyek pembangunan jembatan yang berada di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Rudi Panjaitan mengatakan terkait masih belum dikeluarkannya SPDP dari Kejari dikarenakan masa pemeliharaan jembatan yang menyedot anggaran Rp. 5,6 milyar dari APBD tahun 2016 tersebut, dikarenakan masa kurun pemeliharaannya baru berakhir di bulan Mei 2017. “Belum ada SPDP karena masih lidik dan pengumpulan berkas, karena masa pemeliharaannya baru selesai bulan Mei ini,” kata Rudi, (19/5/2017), Jumat kemarin. Dikatakannya bahwa meskipun pemeliharaan jembatan itu masih dalam masa pemeliharaan pihak kontraktor, namun tahapan penanganan dugaan korupsi pembangunan jembatan itu, dipastikan akan terus dilanjutkan oleh tim penyidik Kejari Kabupaten Bekasi . Ketika disinggung adanya instansi hukum lainnya, yang juga ikut melakukan penyelidikan. Yakni, dari Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Rudi mengatakan hal tersebut tidak menjadi sebuah kendala. Sebab, menurutnya kendatipun ketiga institusi itu berbeda, namun dipastikan ketika nanti hendak menaikan setatus perkara tersebut akan tetap menjalin kordinasi. “Tergantung dari SPDP, artinya jika pihak Kejari lebih dulu mengeluarkannya. Maka, nantinya Kejaksaan lah yang berhak melakukan penyidikan, karena ketika kejaksaan mengeluarkan SPDP, secara otomatis tembusannya juga akan diberikan kepada penegak hukum di Polres maupun di Polda,” ujarnya. Lebih jauh dikatakannya bahwa jika benar seperti laporan yang masuk ke Kejari, dampak dari pembangunan jembatan tersebut telah merugikan aktivitas kehidupan warga masyarakat sekitar, yang notabene adalah para nelayan, dimana keberadaan perahu mereka tidak bisa melalui sisi bawah jembatan, dikarenakan antara permukaan air dan bagian bawah permukaan jembatan jaraknya terlalu pendek, maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan jembatan tersebut sudah salah dari perencanaan awal. “Dugaan sementara yang salah di perencanaannya, itu yang sekarang tengah kita dalami,” jelas Rudi. (timmcwnews)



TAGS :

Komentar