LSM Kampak Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Di Mimika

  • 27 Mei 2017 13:09 WITA

Males Baca?
MCW News, Mimika | Terkait semakin maraknya berbagai kasus korupsi di Mimika, LSM Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) minta KPK agar segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Mimika, Papua LSM Kampak melaporkan berbagai dugaan korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika, laporan sudah disampaikan tanggal 15 Maret 2017 lalu, di Gedung KPK Jakarta Menurut Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem menyebutkan kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK adalah BPKAD Mimika, Dinas Pekerja Umum (PU), Sekwan DPRD Mimika, Dispenda, Bappeda, KONI Mimika, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, karena banyak keluhan dari masyarakat tentang pembangunan di Kabupaten Mimika yang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat, "ungkap Johan, Sabtu (27/5) Johan menambahkan, "Berdasarkan pantauan LSM Kampak di lapangan, ada beberapa data tambahan yang akan di laporkan ke KPK, yaitu kasus peningkatan jalan yang belum selesai, seperti pembangunan jalan Cenderawasih SP 2, yang telah dianggarkan dana sebesar Rp 57.900.000.000, dengan volume 13,69 kilometer, tapi kenyataannya hanya 1 kilometer saja, apakah kelebihan dana ini sudah dikembalikan ke Kas Daerah atau belum ? Selain itu pembangunan drainase di jalan Hassanudin, dana yang dianggarkan untuk dranase ini senilai Rp 40.000.000.000, berdasarkan laporan yang masuk ke Kampak Papua, belum jelas pertanggungjawabannya, kami akan kembali melaporkan Sekwan DPRD Mimika ke KPK, berdasarkan data fisik di lapangan, DPA untuk Sekwan Mimika cukup besar nilainya, Rp 115.757.960.000, namun dana ini tidak dipergunakan dengan baik untuk pembangunan Gedung Kantor DPRD Juga pembangunan Rumah Dinas tidak sesuai faktanya, dana yang dianggarkan senilai Rp 11.738.157.000, tapi bukan pembangunan rumah dinas tetapi hanya rehab saja, yakni 3 bangunan yaitu rumah Ketua DPRD dengan nilai Rp 4.000.000.000, rumah Wakil Ketua dan satu anggota DPRD masing-masing senilai Rp 400.000.000, berdasarkan fakta yang terjadi, diharapkan KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini, "tegas Johan. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar