Charles Imbir: Dewan Curiga Terjadi Pelanggaran APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016

  • 30 Mei 2017 05:30 WITA

Males Baca?
MCW News, Sorong | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat yang sudah beberapa kali melakukan penuntasan pelaksanaan Sidang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) karena berbagai kendala mulai dari tidak hadirnya pihak-pihak yang menyusun LKPJ, sampai dengan permasalahan mundurnya Sekretaris Fraksi Perjuangan Rakyat. Ketika dikonfirmasi media ini dengan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat dari Fraksi Perjuangan Rakyat, Charles Imbir, A.Md., MM mengatakan, dewan akan melanjutkan sidang pembahasan LKPJ Bupati Raja Ampat tahun 2016 dengan catatan pemerintah daerah harus dapat membawa Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2016 serta Surat Keputusan (SK) Bupati Raja Ampat terkait pengangkatan kepala SKPD. “Kami meminta DPA dan SK pengangkatan kepala SKPD dengan maksud agar kita dapat mengetahui program apa saja yang sudah dikerjakan dalam tahun anggaran 2016 dan berapa besar penyerapannya, serta siapa yang mempertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut karena sesuai aturan yang bertanggungjawab dengan anggaran setiap SKPD adalah kepala SKPD,” terang Charles. Dikatakan Charles, dewan telah curiga terjadi pelanggaran dalam APBD kabupaten Raja Ampat tahun 2016, yang mana telah terjadi perombakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa persetujuan dewan sehingga dalam pembahasan kali ini dewan akan akan mempertanyakan hal tersebut. Dikatakan Charles, dalam dokumen APBD Tahun 2016 telah terjadi perubahan yang tidak di ketahui oleh DPRD bahkan sudah dikerjakan mencapai 30 persen dan sudah dilakukan pencairan dana sehingga pada sidang APBD Perubahan tahun 2016 pada tanggal 4 Oktober hingga 4 November 2016 terjadi debat yang cukup panjang tentang APBD 2016. Lanjut Charles, Fraksi Perjuangan Rakyat saat itu menolak beberapa program yang menurut fraksi tidak sesuai dengan yang dikerjakan dan tanpa diketahui DPRD dengan nilai kurang lebih dari sekitar Rp 160 milyar rupiah dan diindikasikan telah terjadi pemalsuan dokumen hingga pemalsuan tandatangan pimpinan DPRD untuk mengerjakan program pada APBD Perubahan 2016. Dicontohkan Charles, misalnya masuknya PLN mengantikan PLTD, dimana aset Pemda sekitar Rp 70 miliar rupiah tanpa persetujuan DPRD, pembayaran ganti rugi tanah di ibukota Waisai sebesar Rp 20 miliar rupiah tidak dibayarkan pada tahun 2016, pembangunan trotoar, jalan lingkungan hingga pematangan lahan serta bantuan 6 buah speed boat kepada Polres Raja Ampat yang ditolak fraksi dan DPRD tetap dikerjakan. Ditambahkan Charles, hingga muncul ketidakpercayaan dewan kepada Pemerintah Daerah sehingga pada sidang pembahasan LKPJ tahun 2016 akan dipertanyakan kembali. (timmcwmews)


TAGS :

Komentar