KAPP Raja Ampat Ada Ditangan Arius Mambrasar dan Ada Dibawah DAP Raja Ampat

  • 31 Mei 2017 10:02 WITA

Males Baca?
MCW News, Sorong | Permasalahan internal yang terjadi dalam tubuh Kamar Adat Pengusahan Papua (KAPP) Kabupaten Raja Ampat membuat Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Raja Ampat, Mananwir Paul Fincent Mayor, S.IP menegaskan bahwa seluruh keputusan yang terkait dengan KAPP Kabupaten Raja Ampat berada di tangan Ketua yakni, Arius Mambrasar, Rabu (31/5) “Saya mau tegaskan bahwa seluruh keputusan yang sah dalam lembaga yang bernama Kamar Adat Pengusahan Papua berada pada Ketua KAPP Kabupaten Raja Ampat, Arius Mambrasar karena dialah yang dilantik sebagai ketua oleh Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE,” ujar Paul. Dikatakan Paul, kepemimpinan Arius Mambrasar dalam memimpin KAPP Kabupaten Raja Ampat sejak dilantik sangat baik dan perlu diapresiasi karena boleh merangkul anak-anak asli Papua di Kabupaten Raja Ampat serta dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu kata Paul, pemerintah juga harus melihat hal ini dengan memberikan pekerjaan yang layak kepada anak-anak asli Papua asal Raja Ampat yang berada dalam wadah yang bernama KAPP dengan demikian pemerintah sudah boleh memberdayakan dan memberikan penghargaan serta penghormatan bagi anak negeri. Sementara, di tempat terpisah Ketua KAPP Kabupaten Raja Ampat, Arius Mambrasar kepada media ini mengatakan, kepemimpinan KAPP Raja Ampat menggunakan sistim satu pintu. Yang mana, semua urusan baik kedalam maupun keluar yang berhubungan dengan pembagian paket pekerjaan dari pemerintah semuanya melalui Ketua KAPP Kabupaten Raja Ampat. Maka tidak benar, kalau ada yang mengatasnamakan KAPP Raja Ampat dan mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan ketua karena dalam mengambil keputusan saya harus berkoordinasi dengan DAP selaku orang tua dari KAPP bukan saya mengambil keputusan sendiri. “Sebelum saya mengambil keputusan untuk dijalankan secara bersama-sama, saya sudah melakukan koordinasi dengan dewan adat Papua yang adalah orang tua dari KAPP barulah saya melaksanakannya,” terang Arius. “Saya mau tegaskan bahwa semua keputusan yang mengatasnamakan KAPP kabupaten Raja Ampat tanpa cap dan tanda tangan dari saya selaku Ketua KAPP itu tidak sah atau ilegal. Dan apabila kedepannya terjadi permasalahan maka saya sebagai ketua tidak akan bertanggungjawab dengan masalah tersebut. Dan juga bagi kepala SKPD di lingkungan Pemda Raja Ampat harus dapat berkoordinasi dengan saya selaku ketua bila ditemukan ada yang mengatasnamakan KAPP Raja Ampat,” tutup Arius. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar