Kerugian Negara RP 18 Milyar, Kampak Sarankan KPK Audit BAPPEDA Papua

  • 03 Juni 2017 00:01 WITA

Males Baca?
MCW News, Jayapura | Alami kerugian negara sekitar Rp 18 Milyar, Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi (Kampak) menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit BAPPEDA Provinsi Papua. Pasalnya semenjak dilaporkan ke KPK pada tanggal 21 Desember 2016 yang lalu dan ditindaklanjuti oleh KPK dengan mengeluarkan Surat dengan Nomor : R.5035/40-43/12/2016, Perihal Tentang Penerusan Pengaduan Masyarakat Papua dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Bernomor: X-700/3/059/SP-ITPROV, oleh Inspektorat Papua dinilai tidak transparan. "Pada tanggal 31 Mei 2017 kami mendatangi Inspektorat pempertanyakan hasil akhir pemeriksaan tersebut. Karena sejauh ini hasilnya belum ada, terhitung mulai dari bulan Januari sampai Mei, tapi hasilnya belum ada. Oleh karena itu kami mendatangi Inspektorat dan mempertanyakan sejauh mana hasil pemeriksaan ini dilakukan. Kami sudah mendatangi inspektorat dan mempertanyakan itu, kami sudah menemui Pengendali Teknis dan Ketua Tim Inspektorat di ruang kerjanya, mereka sampaikan bahwa, hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada kepala inspektorat," ungkap Johan Rumkorem, Sekertaris Jenderal Kampak Papua melalui rilisnya, Jumat (02/06) Johan menambahkan setelah pertemuan Kampak bersama Tim pemeriksaan Inspektorat, pihaknya juga bertemu dengan kepala Inspektorat. Namun kepala Inspektorat menyampaikan bahwa sebelum hasil tersebut di kirim ke KPK, kami harus koordinasi dengan kepala Bappeda Provinsi Papua karena ini prosedur. "Nah ini yang kami ragukan terhadap prosedur ini. Karena yang kami takut disana ada deal and deal, kasus korupsi di Papua selalu terjadi karena deal and deal. Kami juga sampaikan kepada team inspektorat bahwa berdasarkan hitung-hitungan Kampak Papua melalui DPA-nya Bapeda propinsi papua sebesar Rp 23 Milyar. Namun berdasarkan bocoran yang disampaikan langsung kepada Kampak Papua sebesar Rp 18 Milyar," jelas Johan. "Masyarakat sudah mengetahui hasil ini, jadi kami minta inspektorat harus transparan kepada masyarakat Papua, karena masyarakat Papua sudah tidak percaya lagi kepada BPK Papua yang selalu memberikan WTP, kalau inspektorat seperti begini lagi, masyarakat mau percaya kepada siapa lagi," tambahnya demikian. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden RI sendiri telah menyampaikan bahwa anggaran yang dikucurkan ke Papua dan Papua Barat senilai Rp 85,7 Trilyun. Namun tidak ada pembangunan di Papua. Pihaknya akan desak KPK agar segera memanggil inspektorat dan mempertanyakan hasil ini. Dalam 10 menit pertemuan Kampak dengan Kepala inspektorat, kepala inspektorat sendiri menyampaikan bahwa mereka selalu berkomunikasi dengan KPK dalam hal ini pemeriksaan Johan menambahkan, bahwa laporan tentang rehabilitas kantor yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 6,4 Milyar ini hanya sebagai pintu masuk saja. Sedangkan yang dilaporkan ke KPK itu DPA-nya Bappeda Provinsi Papua, banyak kegiatan yang dimark-up dan fiktif, jadi sudah jelas-jelas ada kerugian Negara dalam tubuh Bappeda. Seperti diketahui, Kampak Papua melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek Rehabilitassi Gedung Kantor Bappeda Propinsi Papua yang menghabiskan anggaran senilai Rp 6.4 Milyar dalam APBD Tahun 2015, yaitu realisasi proyek tersebut tidak selesai 100 persen namun dianggarkan lagi pada APBD Tahun 2016 dengan kegiatan yang sama. Laporan tersebut, langsung ditanggapi serius oleh KPK RI, dan KPK menyurati Inspektorat propinsi Papua sejak tanggal 12 Januari 2017 untuk memerintahkan inpektorat segera memeriksa Bapedda Provinsi Papua, yang mana Inspektorat telah mengeluarkan Surat Perintah Bernomor: X-700/3/059/SP-ITPROV sebagai dasar aturan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bapedda Provinsi Papua. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar