Reklamasi Pantai Tembok Berlin Patut Dipertanyakan

  • 06 Juni 2017 00:48 WITA

Males Baca?

MCW News, Sorong | Indikator kemajuan suatu daerah bukan dilihat pada ada atau tidaknya pembangunan reklamasi di daerah tersebut. Dalam proses pembangunan reklamasi pantai tembok Berlin, sampai sejauh ini, pemerintah kota Sorong terkesan menutup informasi publik dan tidak transparan terhadap warga kota Sorong secara umum dan terkhusus warga yang tinggal di sekitaran lokasi rencana pembangunan reklamasi pantai tembok Berlin, Selasa (06/06/17) Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yakni pasal tersebut menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Contohnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang akan menjadi kerangka acuan dalam melakukan proyek reklamasi tersebut pun kami Warga Kota Sorong tidak tau dimana rimbanya. AMDAL adalah syarat wajib & sebagai legitimasi pembangunan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bukan hanya itu saja, pembangunan reklamasi pantai tembok Berlin pun tidak nampak jelas. Yakni : 1. Alasan pembangunan reklamasi ? 2. Tujuan pembangunan reklamasi ? 3. Manfaat pembangunan reklamasi ? 4. Dampak positif & negatif pembangunan reklamasi ? 5. Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ? Di dalam pasal 22, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tertulis jelas bahwa : setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL Lain hal masalah dampaknya dengan material yang digunakan, seperti yang disampaikan dalam surat kabar. bahwa akan ada 20 persen material dari dalam kota Sorong dan 80 persen dari luar kota Sorong yang akan digunakan untuk menimbun 25 hektar di kawasan reklamasi pantai tembok Berlin. (timmcwnews)



TAGS :

Komentar