Predikat Pengelolaan WTP Kembali Diraih Pemkab Malteng

  • 06 Juni 2017 08:50 WITA

Males Baca?
MCW News, Maluku Tengah | Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua mengatakan, gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Malteng, tahun 2015 dan 2016 perlu dipertahankan. Karena itulah, Pemerintah Kabupaten Malteng harus terus berupaya menjaga kinerja terhadap WTP. Selain itu meningkatkan dan menjaga prosedural di bidang akuntansi, data pelaporan sehingga tidak ada penilaian negatif dari Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan keuangan di Malteng. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan dinilai sangat baik oleh BPK RI,” akunya di Masohi, Jumat 02/06/17. Tuasikal mengaku, dalam prores pelaksanaan pembangunan memang ada keterlambatan dan bahkan pekerjaan tidak tepat waktu. Ada rekomendasi yang diberikan oleh BPK. "Rekomendasi diantaranya kontraktor yang bekerja tidak tepat waktu harus membayar denda bahkan dalam pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara atau daerah dimana penyelenggaran keuangan daerah harus mengembalikan anggaran sisa ke kas daerah,” jelasnya. Kedua faktor inilah yang membuat penilaian positif BPK Perwakilan Maluku terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malteng. “Sebab apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” pungkasnya. “Saya sangat yakin kalau data pelaporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2017 nantinya akan semakin membaik sehingga tahun 2018 Pemda Malteng juga memperoleh WTP,” harapnya. Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jainuddin Ali mengatakan, wajar kalau Pemda Malteng mendapatkan predikat WTP dari BPK. Sebab untuk meraih sesuatu yang baik, dalam prosesnya itu banyak kendala yang dihadapi. Terutama dalam kaitannya dengan proses pengisian laporan keuangan itu. Namun karena ada komitmen yang terbuka secara bersama oleh seluruh SKPD terutama pada pimpinannya. Sehingga semua kendala-kendala itu bisa teratasi. Dan yang pertama kendala yang masih terasa itu ketersediaan sumber daya aparatur kita yang memang boleh dikata belum terlalu handal dalam mengahadapi perubahan-perubahan aturan karena. bicara perubahan-perubahan aturan itu terkait dengan basik-basik orang, terutama basik formal di bidang keuangan. Itu yang tiap saat menjadi kendala. Kemudian kata dia, penyusunan laporan keuangan di duat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malteng. Meski banyak kendala yang harus dilalui. "Saya juga sudah menggunakan sistem IT, sistem komputer dengan aplikasi. Aplikasi iti dia juga selalu diupdate sesuai dengan perubahan-perubahan regulasi sehingga menuntut kemampuan dan kecepatan aparatur untuk bisa mengikuti terkait dengan perubahan-perubahan itu. Kadang-kadang didalam menyelesaikan tugas yang dibutuhkan dengan waktu yang sangat cepat, nah itu bisa saja menjadi terlambat," tandasnya. Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Ibrahim Ruhunussa malah membantah dan tidak membenarkan beredar opini publik belakangan ini yang mengatakan predikat WTP yang di berikan BPK kepada Pemda Malteng adalah hasil bayaran. Untuk itu masyarakat sedianya harus lebih objektif dalam melihat dan menilai kinerja pemerintah dalam upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan terkait penggunaan dan pelaporan keuangan selama dua tahun kemarin maupun tahun akan datang nanti. "Kita punya WTP ini khan bukan WTP bayaran, tapi WTP usaha. Lalu masyarakat juga harus objektif lah. Nanti kalau tidak WTP, dibilang pemerintah daerah tidak berhasil. Nanti WTP, dikritik lagi kan. Tapi prinsipnya WTP ini didapat berdasarkan keinginan besar dari pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki terkait dengan soal pengelolaan keuangan sehingga dari tahun ketahun kalau bisa dilihat dari penilaian BPK kita cukup baik," kata Ruhunussa di Masohi, Senin (5/6). Sudah wajar untuk Pemda Malteng menyandang predikat WTP ini. Pasalnya, sejak dua tahun berjalan yakni 2015-2016 lalu Pemda telah berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangam yang telah disyaratkan BPK pada penilaian BPK sebelumnya, sehingga hal itu membuat Pemda kembali meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahannya sehingga predikat tersebut bisa diraih. "Jadi wajar kalau diberikan WTP selama dua tahun berturut-turut. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan bahwa WTP kita ini bukan WTP bayaran. WTP ini berdasarkan usaha. Soal penetapan standarnya itu tergantung BPK, tapi pada prinsipnya WTP kita ini bukan kesana lalu kita setor uang lalu kita dapat WTP itu, tidak. Tapi WTP kita tidak, kita usaha untuk memperbaiki kinerja. Misalnya ada temuan-temuan kita tindaklanjuti ada temuan-temuan aset, kita semua tindak lanjuti," ujar Ruhunussa. Karena itu Ruhunussa memastikan Jika nantinya masih saja ada opini publik yang mengatakan predikat WTP pemda merupakan hasil bayaran, maka hal itu samasekali tidak benar. Dan sudah dua tahun Pemda mendapat gelar WTP dari BPK. Dan predikat itu murni hasil kerja keras Pemda Maluku Tengah. DPRD kata dia, selama ini selalu bekerja keras dalam memantau kinerja pemerintah mulai perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah. DPRD pun selalu mengevaluasi kinerja SKPD jika fakta publik ada temuan-temuan yang diterima DPRD. "Maka dari itu kalaupun ada opini publik dimasyarakat bahwa jangan sampai WTP ini terkesan ada skenario untuk mendapatkan itu, tidaklah. Semua ada tahapan-tahapan. Dan setahu saya itu dari pengalaman pemeriksaan-pemeriksaan baru pernah ini saya mengalami bahwa BPK menganggap kita cukup bekerja sama dengan baik dalam rangka mengantisipasi seluruh temuan BPK sebelum keluarnya LHP," jelasnya. Sementara itu, DPRD juga lanjut Ruhunussa tidak tinggal diam. Untuk menjaga terjadinya penilaian buruk, pihaknya sering berkonsultasi dengan BPK guna meminta penjelasan atau solusi terkait siatem penganggaran yang baik itu seperti apa. "Kita di DPRD Maluku Tengah, setiap mau sistem penganggaran kita konsultasi. Ini bagaimana kira-kira ini bisa ataukah tidak. Kita minta pendapat, minta pikiran karena beberapa kali saya di BPK saya sampaikan. BPK bukan lembaga pemeriksa saja tapi juga sebagai pendamping, bagaimana memberikan pembinaan pengelolaan keuangan jadi misalnya kalau ada keinginan dari Pemda dan DPRD untuk berkonsultasi, apa salahnya kalau diberikan pandangan-pandangan sehingga tidak salah dalam sistem penyusunan maupun pelaporan keuangan," pungkasnya. (Timmcwnews)


TAGS :

Komentar