Tokoh Masyarakat Mimika, Prediksi Predikat WTP Di Papua Bermasalah

  • 07 Juni 2017 00:38 WITA

Males Baca?
MCW News, Timika | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua di prediksi bermasalah, hal ini diungkapkan tokoh masyarakat Mimika kepada awak media Berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat BPK dan pejabat Kementerian Desa Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diduga terkait dengan kebenaran audit laporan keuangan lembaga pemerintah tersebut, memunculkan persepsi bahwa opini BPK terkesan bisa diatur sehingga rawan tindak kejahatan korupsi "Sudah menjadi rahasia umum Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kta di Papua sangat sulit dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah karena berbagai alasan, namun uniknya justru mendapat opini WTP dari BPK Perwakilan Papua Masyarakat merasakan ada banyak masalah berkaitan dengan pengelolaan proyek pemerintah ataupun pelaksanaan program-program yang mendapat alokasi anggaran yang sangat besar, tapi BPK malah memberikan opini WTP, jika di Jakarta saja terjadi praktek suap menyuap dalam hal pemberian opini WTP oleh BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan Kementerian Desa, besar kemungkinan kasus serupa bisa tejadi di daerah KPK merasa perlu melakukan audit ulang laporan-laporan BPK Perwakilan Papua, apalagi laporan pengelolaan keuangan daerah kabupaten di wilayah pegunungan, sebab selama ini BPK hanya fokus melihat kelengkapan administrasi dalam laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tanpa disertai dengan pemeriksaan fisik dilapangan Kecurigaan opini WTP oleh BPK kepada sejumlah pemerintah daerah di Papua, berawal dari orang-orang yang pernah diperiksa auditor BPK bahwa mereka melakukan pertemuan di luar Papua seperti di Bali, Semarang, Jakarta, "ungkapnya. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar