BPK Babel: Pemprov Harus Tegas

  • 10 Juni 2017 01:23 WITA

Males Baca? MCW News, Pangkalpinang | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengembalikan mobil Toyota Innova yang digunakan sebagai kendaraan mobil dinas selama ini. Pengadaan mobil Innova tersebut menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016 lalu. Namun sampai saat ini rekomendasi BPK untuk mengembalikan mobil tersebut tidak ditindaklanjuti. Kepala BPK Perwakilan Bangka Belitung Arif Agus mengatakan mekanisme kewajiban tindak lanjut temuan dalam LHP BPK sudah diatur oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi rekomendasi yang disampaikan wajib ditindaklanjuti. "Harusnya sejak awal mengikuti aturan. Penggunaan aset harus sesuai mekanisme yang ada. Jika ada yang tidak sesuai harus dikembalikan," ujar Arif kemarin. BPK setiap semester rutin memantau sejauh mana rekomendasi yang disampaikan melalui LHP BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Menurut Arif bahwa pemerintah daerah seharusnya tegas dalam menegakkan aturan dan melaksanakan rekomendasi dalam LHP. Dengan begitu proses penarikan mobil tersebut bisa dilakukan. Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan masih menunggu LHP BPK tahun 2017 untuk melakukan penarikan mobil dinas bermasalah tersebut dari tangan anggota Dewan. Menurutnya penarikan belum bisa dilakukan sekarang karena temuan tersebut terjadi pada 2016. "Tahun lalu saya belum menjabat sebagai gubernur. Saya tunggu LHP tahun ini. Saya tidak tahu alasan kenapa mereka belum mengembalikan mobil itu," ujar dia. Erzaldi mengaku siap menindaklanjuti semua rekomendasi BPK, jika memang proses pengadaan mobil tersebut menjadi temuan. Pihaknya memiliki waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan temuan tersebut. "Sekarang masih dalam pemeriksaan. Kita lihat nanti seperti apa nanti," ujar Erzaldi. (Timmcwnews)


TAGS :

Komentar