Kasus Harlep yang Diduga Melibatkan Oknum DPRD Kendal Didesak Untuk Dibongkar Lagi

  • 11 Juni 2017 00:50 WITA

Males Baca? MCW News, Kendal | Kasus dugaan adanya suap dalam perekrutan tenaga harian lepas (HARLEP) di Kabupaten Kendal Tahun 2012 yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kendal berinisial SYD didesak agar dibongkar lagi. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jateng, Mastur Darori yang telah menerima aduan baru dari Masyarakat, jika penyelesaian kasus ini diduga penuh rekayasa yang dengan sengaja untuk dihentikan. "Saya dapat kabar kasus Harlep ini sengaja dihentikan diduga ada rekayasa. Makanya kami mendesak agar segera dibongkar lagi," tuturnya. Ditempat terpisah sebelumnya Aktifis Kendal, Kartiko kepada pers sempat kecewa atas penanganan kasus suap HARLEP yang menelan dana Rp 1,4 milyar ini mandeg di Aparat Penegak hukum. "Saya pernah diperiksa selaku saksi dalam kasus ini, namun hingga kini tidak jelas penanganannya," tuturnya. Selanjutnya pihak Kejaksaan Kendal di era kepemimpinan, Mustaming melalui web Kejari Kendal menyatakan kasus korupsi Harlep ini dihentikan, karena tidak cukup bukti dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. Sementara itu oknum Dewan yang disebut-sebut terlibat kasus ini SYD saat dikonfirmasi melalui nomor handphonenya tidak membalasnya. Kemudian disanggongi di kantor dewan juga di rumahnya yang tetletak di dusun Sawahjati Kaliwungu tidak bisa ditemuinya, kecuali seorang pembantunya yang mengatakan jika majikannya sedang keluar kota. "Ya Bapaknya tidak ada, baru keluar kota mas," ujarnya kepada MCW News. Sebagaimana diberitakan sebelumnya di berbagai media, kasus suap Harian Lepas (Harlep) Kendal yang terjadi tahun 2012 lalu terkuak diawali dengan adanya penghentian sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap para petugas penarik pajak (Harlep) Kendal yang jumlahnya mencapai 375 orang dan diketahui mereka telah membayar sejumlah uang di kisaran Rp 35 jutaan per orang kepada oknum tertentu dengan iming-iming akan diangkat menjadi CPNS Kendal. Namun baru 6 (enam) bulan mereka bekerja sebagai petugas penarik pajak dibawah naungan DPKAD Kendal, mereka pun diberhentikan karena mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan telah membebani anggaran negara mencapai Rp 1,4 Milyaran. Kasus ini terus bergulir hingga masuk ke ranah hukum atas desakan beberapa elemen masyarakat Kendal beserta ratusan para korbannya yang menuntut kasus ini dituntaskan. Kemudian pihak aparat penegak hukum pun meresponnya dengan memeriksa beberapa saksi baik dari pihak saksi korban maupun para terduga penerima suap baik dari Kalangan oknum PNS, Aktifis LSM , Pejabat Kendal maupun Oknum Anggota DPRD Kendal. Namun hasil akhir dari proses hukum kasus ini justru dihentikan dengan dalih tidak cukup bukti dan tidak ada kerugian negara. Kemudian belakangan ini ada desakan dari GNPK Jateng agar kasus ini dibongkar lagi guna supremasi hukum dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat . Terutama ratusan para korbannya yang hingga kini masih menunggu keadilan dan dana yang sudah disetorkannya bisa dikembalikan. (Timmcwnews)


TAGS :

Komentar