Cipayung Desak Polisi Usut Tuntas Ijazah Palsu Calon Anggota MRPB

  • 11 Juni 2017 01:55 WITA

Males Baca? MCW News, Manokwari | Kelompok Cipayung yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manokwari dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Manokwari mendesak penegak hukum agar mengusut tuntas temuan ijazah palsu dari panitia seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat. Menurut Ketua GMNI Manokwari Yosak Saroi saat ditemui di Manokwari Sabtu (10/6) mengatakan pihaknya mencermati seleksi ini di lakukan ditingkat Kabupaten/Kota tidak maksimal sehingga ijazah palsu ini baru ditemukan oleh Pansel ditingkat Provinsi. ”Temuan dugaan ijazah palsu ini merupakan hal yang memalukan, kenapa ini baru ditemukan di tingkat pansel provinsi, lalu apakah Panitia pemilihan Kabupaten/Kota bekerja atau tidak," kata Ketua GMNI Cabang Manokwari Yosak Saroi. Dia mengatakan kalau memang benar ada temuan ijazah palsu hasil verifikasi Pansel tingkat Provinsi maka pihak kepolisian Polda Papua Barat harus mengusut tuntas masalah ini. ”Saya minta Penegak Hukum dalam hal ini Polda Papua Barat harus mengusut tuntas pelaku yang menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai calon anggota MRPB," ujar Yosak Saroi. Sebagai Ketua GMNI dia mengajak Teman-teman Cipayung agar melaporkan masalah ini ke Polda Papua Barat. Hal ini sebagai pelajaran bagi semua pihak bahwa untuk menjadi pintar dan memiliki ijazah perlu seseorang itu mengenyam pendidikan formal. Senada dengan Ketua GMNI, Jhon Mentansan, Ketua GMKI Manokwari mendukung langkah GMNI untuk mendesak kepolisian mengusut Tuntas masalah Ijazah Palsu ini. Jhon malah menyayangkan lembaga sekelas Majelis Rakyat Papua di dalamnya terdapat orang-orang yang berlaku curang saat menjadi calon Anggota ”Apa kata orang kalau lembaga kultur orang papua ini diisi oleh orang yang tidak memiliki ijazah legal namun melakukan kecurangan bagaimana nasib orang papua kedepan ditangan MRPB,“ kata Jhon Mentansan. Dia juga sependapat dengan patnernya agar mendorong masalah ini ke ranah hukum. Sebab menurutnya, pemalsuan ijazah ini merupakan pelanggaran pidana yang harus di usut tuntas. Sementara Anggota Panitia Seleksi MRPB Filiep Wamafma merilis sejauh ini terdapat 195 peserta seleksi MRPB yang lolos Administrasi. Sementara 7 Orang tidak mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sehingga total peserta terdapat 188 orang. Namun yang ikut pemeriksaan Narkoba hingga penutupan pada Jumat (9/6), terdapat 175 Calon Anggota MRPB. ”Saat ini terdapat 20 orang calon anggota MRPB yang tidak mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk Narkoba, pansel sedang melakukan evaluasi apakah mereka yang tidak ikut tes kesehatan ini ada unsur kesengajaan atau tidak," ujar Filiep Wamafma dalam rilisnya. Dalam berita sebelumnya, terdapat sekitar 30 peserta calon anggota MRPB yang diduga menggunakan Ijazah Palsu saat mendaftar di panitia seleksi namun setelah Panitia seleksi melakukan verifikasi berkas hingga Sabtu (10/6) malam atau tepat pukul 12.00 WIT, pansel menemukan tambahan 14 Calon peserta yang di duga menggunakan Ijazah Palsu. “Jadi total peserta yang di duga menggunakan Ijazah palsu ini terdapat 44 orang. Panitia seleksi terus melakukan Validasi dengan menggunakan sistim pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) Dikti,” kata Wamafma. Dia juga mengatakan berdasarkan hasil rapat Pansel MRPB terkait temuan dugaan ijazah palsu tersebut tim akan mengambil langkah penyelesaian dengan meminta calon-calon yang bersangkutan mengklarifikasi dengan menunjukan bukti-bukti. ”Mereka harus menunjukan bukti kartu rencana studi KRS, kartu hasil studi dan bukti pembayaran SPP saat masih aktif kuliah di perguruan tinggi,” kata Wamafma. Lebih lanjut dia mengatakan pansel juga akan mendatangi sistim penjamin mutu perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi. Selain itu, jika langkah akademik sudah tidak menemui solusi maka pansel akan menyerahkan masalah ini sepenuhnya ke penegak Hukum. ”Untuk Ijazah yang dikeluarkan di bawah Tahun 1990-2005 jika tidak terekam dalam sistim PDPT Dikti maka pansel akan menyurati perguruan tinggi asal untuk memberikan keterangan. Sedangkan ijazah keluaran 2006-2017 sumber utama validasi baik PTN maupun PT atau yang di bawah Dikti maupun kementrian sudah tentu wajib menggunakan data PDPT,” ujar Juru Bicara Pansel MRPB Filiep Wamafma. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar