Massa Desak Gubernur Maluku Utara Cabut Izin Operasi PT. Nusa Pala Nirwana (NPN)

  • 11 Juni 2017 11:09 WITA

Males Baca? MCW News, Ternate | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Gane yang terdiri dari Samurai, Gamhas MU, JMMU, Pembebasan, Hipmi Garut, BEM FKIP, dan GMB, menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kamis, 20 April 2017 ini, berakhir ricuh. Demonstran menuntut Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba segera mencabut Izin operasi PT. Nusa Pala Nirwana (NPN) yang beroperasi diwilayah Gane, dan PT.GMM karena dinilai merusak lingkungan dan menyebabkan banjir. Kericuhan itu bermula dari puluhan masa aksi yang ingin bertemu dengan Gubernur AGK untuk menyampaikan aspirasinya. Pada aksi sebelumnya, para demonstran dijanjikan oleh orang-orang Gubernur yang berada dikediaman Gubernur bahawa, pihaknya akan memepertemukan masa aksi dengan Gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Oleh Gubernur tak berada di kediaman, masa aksi pun membakar Ban Mobil bekas di depan kediaman Gubernur. Pihak kemanan yang bertugas berupaya untuk mengalau hingga terjadi saling tarik antara keduanya. Dalam aksi itu, masa aksi menuntut Gubernur Malut segera mencabut izin operasi perusahaan tersebut yang bernomor 323/KPTS/MU/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). “Kami masyarakat Gane menolak operasi perusahan di Tanah Gane seluas 28.610 hektar untuk masa kontrak selama 43 tahun,” kata Koordinator lapangan, Fadli Ibrahim dalam orasinya. Fadli menyebutkan, wilayah eksplorasi yang meliputi wilayah Kecamatan Gane Barat, Gane Barat Utara dan Gane Timur di Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah rawan banjir, sehingga dengan eksplorasi di daerah tersebut berpotensi banjir. “Wilayah Gane ini adalah wilayah rawan banjir sehingga dengan adanya eksplorasi hutan yang menebang pohon secara membabi buta maka akan mengakibatkan banjir seperti yang terjadi di pulau Obi beberapa waktu lalu,” ujarnya. Menurutnya, pihak konsultan dan PT. NPN telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), diamana dalam berita acara atau kuesioner terdapat pemalsuan tanda tangan masyarakat, sehingga mereka juga mendesak Polda untuk mengusut masalah tersebut. Lanjut dia, sesuai hasil investigasi lapangan, ternyata perusahan PT. NPN juga telah melakukan kebohongan publik terhadap masyarakat Gane, karena kehadiran perusahan itu dianggap diam-diam, tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, proses sosialisasi juga tidak dilibatkan masyarakat, sehingga masayarakat Gane secara umum suda melakukan tanda tangan petisi penolakan operasi PT. NPN Sebelum aksi itu dilakukan, kata dia, mahasiswa Gane suda menyurat secara resmi ke DPRD Provinsi untuk melakukan hering dan meminta DPRD untuk memanggil pihak terkait agar mempertangung jawabkan ke masyarakat, namun tak direspon oleh para wakil rakyat. “Kami kecewa dengan anggota DPRD Provinsi dapil Halsel, selama ini mereka tidak pernah melakukan reses ke wilayah Gane, dan aspirasi masyarakat Gane juga tidak pernah digubris padahal kami suda menyurat ke mereka dan kami siap menyerahkan data-data perusahan itu, kami curiga mereka mungkin suda masuk angin,” katanya. Selain dugaan DPRD, pihaknya juga menduga, kehadiran PT. NPN dan PT. GMM ini dimanfaatkan oleh Gubernur AGK untuk kepentingannya dalam Pilgub 2018. “Masyarakat Gane siap berjihad jika PT.NPN tetap beropersi, AKG jangan manfaatkan Perusahan ini untuk kepentingan 2018, karena masyarakat Gane berjanji tidak akan memilih pemimpin yang hanya suka umbar janji dan suka mengorbankan masyarakat,” tegasnya. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar