BPK Perwakilan Malut Disinyalir Lakukan Temuan Rekayasa

  • 12 Juni 2017 00:07 WITA

Males Baca? MCW News, Ternate | Provinsi Maluku Utara memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diduga penuh rekayasa, hal ini menjadi sorotan tajam dari Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gamalama Corruption Watch (GCW), karena ada banyak progress proyek yang hingga kini tak kunjung tuntas, akan tetapi Badan Pemerikasa keuangan (BPK) memberikan WTP kepada Pemprov Malut, tentu saja sangat mencurigakan masyarakat setempat, "Ada apa dengan BPK dan Pemprov Malut ?" [caption id="attachment_2788" align="alignnone" width="168"] Piagam Penghargaan yang diterima Pemprov. Maluku Utara[/caption] Koordinator GCW Muhidin kepada wartawan menyatakan, "Banyak proyek yang sebelumnya di rekomendasikan oleh pansus hutang untuk menyelesaikan diantaranya, kasus tindak pidana penyalagunaan anggaran Gerhana Matahari Total (GMT), kasus indikasi penyalagunaan anggaran proyek jalan Sayoang-Yaba, dan anggaran pekerjaan proyek dermaga tepi Bajo Sangkuang Kabupaten Halmahera Selatan diduga ada "Kongkalikong" antara BPK dan Pemprov Malut terkait opini WTP tersebut. Sangat disayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hanya diam saat mendengarkan masalah ini. Padalah sebelumnya pansus hutang sudah merekomendasikan beberapa proyek untuk secepatnya di selesaikan, "pungkas muhidin. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar