Diingatkan, Kepala Sekolah Tak Lakukan Pungli !

  • 18 Juni 2017 06:59 WITA
Males Baca? MCW News, Denpasar | Diingatkan bagi semua Kepala Sekolah SMAN/SMKN se-Bali agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan atau pungutan liar (Pungli). Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta pada acara Pencegahan Terjadinya Pungli di lingkungan SMAN/SMKN se-Provinsi Bali di Ruang Pertemuan Sabha Mandara Utama Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (15/6). Secara khusus, penekanan itu disampaikan sehubungan dengan proses penerimaan siswa baru yang saat ini tengah berjalan. Sudikerta menginginkan tidak ada kepala sekolah yang menjadi pesakitan karena ketahuan melakukan pungli, agar tak terseret kasus pungli. “Saya ingatkan jangan sampai ada suap menyuap dalam proses penerimaan siswa baru,” tandasnya. Sementara, Inspektur Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP.M.Si selaku Wakil Ketua Saber Pungli Provinsi Bali menyampaikan keprihatinan atas banyaknya laporan yang masuk terkait dugaan pungli di lingkungan pendidikan. Dari tujuh area yang menjadi pantauan pengawasan Satgas Saber Pungli, laporan masyarakat didominasi oleh keluhan terkait pungutan sekolah. “Pengaduan soal pungli di lingkup pendidikan mencapai 23,3 persen, disusul lingkup pelayanan publik sebanyak 22 persen,” terangnya. Menurut Teneng, kondisi ini menimbulkan kerisauan dan Satgas Saber Pungli telah mengambil sejumlah langkah. "Kami telah melakukan sejumlah langkah antara lain berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum," imbuhnya. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menerangkan bahwa praktek pungli di lingkup pendidikan belakangan ini sudah jauh berkurang. Hal itu tak terlepas dari makin ketatnya pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI. “Sekarang dengan adanya Satgas Saber Pungli, saya harap kondisinya akan semakin membaik,” imbuh dia. Namun demikian, Umar juga mengingatkan agar hal tersebut tak membuat kepala sekolah takut untuk melaksanakan ide kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah. “Tetaplah bekerja, jangan takut dan cemas berlebihan dan ambil keputusan dengan cara yang benar,” tandasnya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol. Drs Sang Made Mahendra Jaya mengingatkan para guru yang mengemban tugas mulia jangan sampai terseret melakukan tindakan pungli yang berujung pada ranah hukum. “Sebagai aparat penegak hukum, saya merasa sedih kalau nantinya harus menangani kasus yang melibatkan pada pahlawan tanpa tanda jasa,” tuturnya. Kajati Bali Irwan Setiawan, menerangkan bahwa dalam penanganan sebuah kasus, pihaknya akan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan upaya pemberantasan pungli di lingkup pendidikan, Kejati Bali siap memberi legal opinion bagi kepala sekolah yang masih kebingungan menafsirkan sejumlah aturan. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar