Nunggak Listrik Rp 4 Miliar Pemkab Kendal Terancam Gelap Gulita

  • 20 Juni 2017 05:59 WITA
Males Baca? MCW News, Kendal | Gara-gara nunggak listrik mencapai Rp 4 Milyar lebih, Gedung-gedung serta lampu-lampu penerangan jalan di kabupaten kendal terancam diputus dan menjadi gelap gulita. Hal ini dibenarkan Kepala PLN Rayon Kendal, Alaudin menjelaskan bahwa pemda kendal punya tunggakan listrik Rp 4 miliar lebih, tunggakan mulai April. "Kalau sampai bulan Juni ini tidak dibayarkan, terpaksa kami lakukan pemadaman" katanya pada wartawan MCW selasa 20/6 di kantornya Selanjutnya Alaudin pun menegaskan Rencananya pemutusan listrik akan akan dilaksanakan kemaren sesuai perintah pimpinan, tapi kami tidak tega, dan pihak pemda Kendal minta jangan di putus dan berjanji akan segera melunasi, kami menunggu aja sampai akhir bulan juni. Dan jika tidak ditepati janjinya, maka ada pemutusan nantinya meliputi tiga area yaitu, Kendal, Weleri, Boja. "Kami nemutus sudah berdasarkan SPJPT yang ada di surat tagihan masing-masing pelanggan, yaitu pembayaran paling lambat tanggal 20," pungkasnya. Sementara itu Kepala Ciptaru Kendal, Fauzi yang beberapa tahun lalu bertugas melakukan pembayaran listrik milik pemda kendal justru menyararankan MCW News untuk klarifikasi ke Dinas lain. "Terima kasih atas perhatiannya. sesuai perda no 8 tahun 2016 sudah tidak ada OPD Ciptaru. Untuk penanganan LPJU tupoksi berada di dishub kab. Kendal. Mohon maaf Saya tdk mempunyai kewenangan untuk menjawabnya hal tersebut," ungkapnya melalui pesan singkatnya. Ditempat terpisah Tokoh Masyarakat Kendal, HR Mastur merasa prihatin atas adanya pengelolaan pemerintahan kendal yang semakin tidak karuan yang dapat merugikan kepentingan umum. "Saya prihatin, masak pemerintah ngurus listrik saja tidak bisa. Itu khan merugikan Rakyat ," tutur Pria yang juga Ketua PPM Jateng ini kepada MCW News. Selanjutnya dari keterangan yang dapat dihimpun MCW News kondisi pemerintahan Kendal saat ini sedang memprihatinkan, karena disinyalir ada kekurangharmonisan diantara pemangku kekuasaan, baik Kepala Daerah dengan Wakilnya, maupun Legislatif dengan Kepala Daerahnya yang diduga telah menghambat proses pemerintahan di Kendal. Dan salah satu bukti hambatan tersebut tertunggaknya listrik pemda ke pihak PLN sejak bulan Mei hingga Juni 2017 yang total tagihanya sebesar Rp 4 Miliat 60 juta rupiah yang disebabkan rencana penganggarannya di APBD 2017 hanya sebesar Rp 10 Milyar sedangkan kebutuhannya mestinya dianggarkan sebesar Rp 18 Milyar. Kemudian hal ini agak sulit dilakukan pelunasannnya, karena pemda harus menunggu pengesahan APBD Perubahan 2017 dan sementara itu beberapa sidang paripurna untuk membahas hal tersebut pun kadang tidak bisa korum peserta sidangnya. Padahal hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jika penerangan jalan gelap, rakyatlah yang dirugikan. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar