Alasan Sakit, Djoko Tjandra Minta Sidang Online

  • 20 Juli 2020 07:55 WITA
Djoko Tjandra
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA  - Persidangan Peninjauan Kembali (PK) terhadap buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra kembali digelar di Pengadilan Jakarta Selatan.

Namun, lagi-lagi buronan itu tidak menghadiri sidang yang diajukan dirinya dirinya di PN Jakarta Selatan. Ini kali ketiga dia absen dalam persidangan PK yang sebelumnya dilaksanakan pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020 lalu.
 
Joker begitu disapa Djoko Tjandra justru bersurat ke majelis hakim untuk menggelar sidang pemeriksaan PK secara online. Surat itu dibacakan di persidangan oleh tim pengacara Djoko Tjandra dalam persidangan.

Dalam suratnya, Djoko Tjandra menyampaikan dua poin, yang intinya dia meminta majelis hakim menggelar sidang PK-nya secara online.

“Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum yang memeriksa permohonan peninjauan kembali agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau telekonferensi,” ungkap kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma di PN Jakarta Selatan, Senin (20/7/2020).
 
Meski demikian, hakim secara tegas memberikan kesempatan terakhir agar buronan itu harus hadir ke persidangan.

“Perlu dicatat ini kesempatan terakhir ya, kita tidak lagi menunggu-nunggu, dua minggu yang tidak hadir, mohon lagi, kapan selesainya. Sudah tiga kali diberikan kesempatan agar pemohon hadir. Kalau tidak hadir lagi kita lihat,” kata hakim ketua Nazar Efrendi.

“Majelis sudah mengingatkan agar pemohon supaya hadir pada dua minggu yang akan datang, kalau tidak hadir kita lihat persidangan mendatang,” sambung Nazar.

Berikut ini isi surat Djoko Tjandra yang dibacakan tim pengacara:
Surat ditandatangani di Kuala Lumpur 17 Juli 2020,
Kepada yang terhormat, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saya Joko Soegiarto Tjandra selaku pemohon peninjauan kembali terhadap putusan 12 PK/pidsus 2009 tanggal 11 Juli 2009 yang bertentangan dengan putusan MA Nomor 33/Phum-14/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan ini hendak menyampaikan kepada majelis yaitu hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana persidangan yang telah dilaksanakan pada 29 Juni 2020, dan tanggal 6 Juni 2020, dan kemudian ditunda pada 20 Juli 2020 di mana saya selaku pemohon meminta maaf kepada majelis hakim yang memeriksa PK atas ketidakhadiran saya yang tidak hadir ke sidang. Dikarenakan kondisi kesehatan saya menurun, sehingga tidak memungkinkan saya hadir mengikuti proses persidangan pemeriksaan di tengah pandemi COVID-19.
 
2. Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum memeriksa permohonan PK agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau tele-conference.

Demikian yang dapat saya sampaikan, besar harapan saya agar majelis hakim yang memeriksa permohonan PK dapat mengabulkan permohonan ini. Terima kasih atas berkenaan dan kerjasamanya, Pada kesempatan lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi Malaysia untuk memulangkan Djoko Tjandra.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini buronan kasus Bank Bali ini ada di Malaysia. Ia mengatakan, pada Oktober 2019, seorang pengacara Indonesia bertemu Joko Tjandra di lantai 105 Gedung Signature 106 Komplek Tun Razak Exchange Malaysia.

“Di mana pengacara itu menawarkan apartemen milik kliennya kepada Djoko Tjandra. Saya cukup mengenal pengacara tersebut karena pernah bergabung dengan kantor saya,” ujar Boyamin melalui keterangan tertulis yang diterima Minggu, (19/7/2020).

Dia menilai, Djoko Tjandra diduga punya hubungan erat dan mendapat perlakuan istimewa oleh Nazib Razak, mantan PM Malaysia, sehingga proses pemulangannya akan sulit jika tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi.

“Sehingga, Presiden Jokowi harus bertindak untuk menangkap Joko Tjandra,” ujar Boyamin. (yt)



TAGS :

Komentar