APBD Mimika Rp4,3 Triliun Hasilnya Nol Besar, Tokoh Mengeluh ke Mendagri

  • 23 Juli 2020 00:37 WITA
Mendagri Tito Karnavian
Males Baca?

MCWNEWS.COM, TIMIKA - Tokoh masyarakat Kamoro Gerry Okoare baru menyadari bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tahun 2020 sebesar Rp4,3 triliun. 

Gerry kaget ketika Mendagri Tito Karnavian menyinggung APBD Mimika Rp4,3 triliun dalam dialog bersama tokoh masyarakat saat kunjungan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD di Timika, Rabu (22/7).

"Saya baru tahu bahwa APBD Rp4,5 triliun (Rp4,3 triliun). Saya hampir mau pingsan ini bapak. Uang ini kemana, saya balik tanya," katanya disambut tawa para hadirin.

Gerry lalu menyoroti ketimpangan pembangunan dengan APBD cukup fantastis tersebut, untuk sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa.

"Pembangunan ini nol bulat. Tidak ada, semua harus tahu itu," ujarnya.

Menurut Gerry, pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran cukup besar bagi Papua dan Papua Barat, yang kemudian disalurkan ke seluruh kabupaten/kota. 

Akan tetapi, affirmative policy atau kebijakan yang memberi keistimewaan pada Papua termasuk melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), nyatanya belum memberi kesejahteraan merata bagi masyarakat Papua. 

Ketimpangan yang dimaksud Gerry, ketika masyarakat asli Papua bahkan sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, perumahan kumuh, hingga ketertinggalan pendidikan. 

Kondisi ini kemudian, menurut dia, sangat berbanding terbalik dengan APBD begitu besar yang ditetapkan setiap tahun. Padahal,  banyak juga pejabat yang hidup dalam kemewahan setelah menduduki jabatan. 

"Pemerintah pusat tidak salah, sudah kasih uang di Papua dan Papua Barat. Yang salah kita orang Papua sendiri. Pejabat koruptor itu orang Papua sendiri," katanya. 

Karena itu, Gerry mempertanyakan aksi aparat penegak hukum terutama KPK yang tidak begitu maksimal dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Papua.

"KPK kenapa tidak tangkap orang-orang ini. Kita mau terima (atau tidak) Otsus sama saja, pembangunan juga tidak ada (kelihatan)," keluh Gerry.

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar Bupati Mimika betul-betul mengelola APBD secara baik, terutama menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. 

"Mengenai banyak masyarakat masih tinggal di perumahan kumuh, ini tugasnya bapak bupati. Anggaran agar betul-betul dikelolah dengan baik. Kemudian lebih transparan," pesan Tito.

Dalam kunjungannya ke Timika, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian, menerima berbagai aspirasi yang lebih banyak berkonsentrasi pada isu Dana Otsus yang berakhir pada 2021.

Namun, pemerintah pusat memberi sinyal kuat bahwa Dana Otsus akan diperpanjang lagi selama 20 tahun ke depan. DPD RI juga sebagai representasi daerah berjuang agar Otsus tetap berlanjut.

"Kami DPD pasang badan untuk Otsus tetap berjalan untuk Papua. Kami DPD pertaruhkan ini tetap berlanjut, karena ini masih sangat kita butuhkan," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang ikut bersama Menko Polhukam. (Sev)



TAGS :

Komentar