Kejati Papua Siap Audit Dana Covid-19

  • 29 Juli 2020 17:08 WITA
Jumpa pers Kejati Papua (dok Kejati Papua)
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAYAPURA  - Penggunaan dana Covid-19 di Provinsi Papua akan segera diaudit oleh pihak Kejaksaan Tinggi Papua. Kamis (30/7/2020).

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo kepada awak media di Kantor Kejati Papua menegaskan jika pihaknya tengah mempersiapkan tim untuk audit dana Covid-19 di semua daerah se Provinsi Papua.

"Akan ada tim untuk turun ke daerah mengecek laporan dana itu. Ini tujuannya untuk memastikan penyerapan dana sesuai dengaan atau menyalahi petunjuk penggunaan. Ada 29 Kabupaten dan 1 Kota, kita akan cek," kata Nikolaus. 

Dikatakan lagi, harusnya laporan penggunaan dana tersebut tanpa diminta sudah disampaikan setiap pemerintah daerah kepada kejaksaan di wilayah masing-masing, sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo soal penggunaan dana Covid-19.

“Belum ada laporan dari daerah. Saya akan turun langsung ke daerah bersama asisten untuk menanyakan sejauh mana penggunaan anggaran, lebih baik kita melakukan cara preventif daripada represif. Ini hukumannya sangat berat, paling berat hukuman mati,” ucapnya.

Nikolaus mengaku telah menerima aduan soal dugaan penyalahgunaan dana covid-19 pada sejumlah daerah. Namun, pihaknya masih melakukan telaah untuk memastikan adanya indikasi korupsi atau tidak.

“Memang ada beberapa laporan yang kami terima dari beberapa kelompok masyarakat, namun kami harus selektif menelaah laporan itu. Semuanya masih dalam proses,” katanya.

Kejaksaan Tinggi Papua pun segera mendorong pemerintah daerah untuk memberikan laporan penyerapan anggaran yang telah digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk bantuan berupa sembilan bahan pokok (Sembako) bagi masyarakat terdampak.

“Diminta atau tidak, pemerintah daerah (selaku pengguna anggaran) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Covid-19 kepada Kejaksaan atau Kepolisian. Itu perintah Presiden Jokowi," ujar mantan Kajari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Pihaknya pun sudah mengajukan MoU ke Pemerintah Provinsi Papua, terkait pendampingan untuk pengunaan dana Covid-19. Hanya, pengajuan itu hingga kini belum ditanda tangani, sehingga Kejaksaan belum bisa bergerak.

“Kami sudah menyurati dinas terkait apabila mengalami kesulitan dalam regulasi, segera koordinasi dengan kami. Sehingga dalam tugas mereka tidak mengalami kesulitan. Saya dengar ada beberapa yang susah, mereka kesulitan untuk belanja alat-alat yang berkaitan dengan covid-19,” tuturnya.

Seperti yang disampakan Mendagri Tito Carnavian saat berkunjung ke Kota Jayapura beberapa waktu lalu, iya menyebut anggaran Covid Papua mencapai sekitar 312 Miliar, dan informasi dihimpun, saat ini penggunaan anggaran telah mencapai 140 miliar pada periode Maret-Juli 2020. (Ed)



TAGS :

Komentar