Papua Barat Sambut Baik Kewenangan Hasil Tes CPNS Dikembalikan ke Daerah

  • 07 Agustus 2020 13:05 WITA
Males Baca?

MCWNEWS.COM,RAJA AMPAT- Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Kementrian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menentukan hasil test CPNS Formasi 2018, 2019 dan 2020.

Gubernur beserta seluruh Bupati dan juga Wali Kota se Papua Barat, Jumat (7/8/2020) bertemu dengan Kementerian PANRB guna membahas hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam formasi CPNS dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, kepada insan pers dan perwakilan pencari kerja Papua Barat mengatakan bahwa Kabupaten/Kota yang belum mengumumkan hasil tes CPNS formasi tahun 2018 akan dikembalikan kepada daerah. Selanjutnya daerah untuk meninjau kembali CPNS formasi tahun 2018 dengan catatan presentasi OAP 80 persen dan non OAP 20 persen.

"Selain itu, CPNS OAP yang belum terakomodir pada formasi tahun 2018 akan dimasukan pada formasi CPNS tahun 2019 dengan sistim rangking, namun hasilnya akan ditentukan oleh Bupati dan Wali Kota setempat dengan memperhatikan keaslian suku-suku setempat," terangnya. 

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati  yang juga hadir dalam rapat bersama Menpan Cahyo Kumolo tersebut mengatakan bahwa dengan dikembalikannya kewenangan kepada daerah, maka di Raja Ampat akan diberlakukan pembagian kuota 80 persen Orang Asli Raja Ampat (OARA) terutama untuk formasi CPNS tahun 2019 dan tahun 2020.

“Raja Ampat akan memberlakukan kuota 80 persen untuk OARA. Jadi bukan OAP yang mendapatkan kuota 80 persen, OAP sendiri nantinya masuk dalam kategori 20 persen bersama Non OAP," kata AFU dalam perbincangan setelah Sholat Jumatan di Mesjid Kemenpan, Jakarta bersama Sekda DR.Yusuf Salim, Kepala BKD Zainudin Ihamahu, dan Ketua DPRD Raja Ampat Abdul Wahab Warwey.

khusus CPNS formasi tahun 2018, Kemenpan dan BAKN telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk meninjau kembali, maka dari itu pemerintah bersama DPRD Raja Ampat akan mengkaji ulang formasi 80 persen berbanding 20 persen tersebut.

Untuk formasi tahun 2019 dan tahun 2020, Abdul Faris Umlati SE menegaskan bahwa yang akan diberlakukan adalah 80 persen untuk OARA, bukan untuk OAP.

"Apalagi dalam formasi tersebut tidak dilakukan tes,  sehingga bisa menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat untuk mengangkat dan menentukan para CPNS adalah OARA," imbuhnya.

Sembari mengatakan, penentuan OARA akan dilakukan berbasis distrik dan kampung, sehingga ada pemerataan dan akan terlihat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing suku, kampong dan distrik.

Mendukung pernyataan Bupati Raja Ampat, Ketua Komisi I DPRD Raja Ampat Fahmi Macap, SE menambahkan bahwa kuota 80 persen akan diutamakan untuk OARA, sebab selama ini mereka berstatus sebagai honorer terutama yang tersebar di seluruh distrik di Raja Ampat.

"Pernyataan prioritas orang asli daerah setempat juga mengemuka di kalangan Bupati Manokwari Raya, mereka bersepakat untuk memprioritaskan putra-putra daerah setempat lebih diprioritaskan," tambahnya. (Isak)



TAGS :

Komentar