Kemenko Polhukam Kunjungi Raja Ampat Lakukan Inventarisasi Data

  • 12 Agustus 2020 12:30 WITA
Deputi Koordinator Bidang Kominfator, Marsda TNI. Rus Nurhadi Sutedjo Saat Menyerahkan plakat kepada Asisten 1 Setda Raja Ampat
Males Baca?

MCWNEWS, RAJA AMPAT- Kunjungan Kerja (Kunker) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kabupaten Raja Ampat disambut baik Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE yang diwakili oleh Asisten I Setda Raja Ampat Muhidin Umalelen, S.Sos, M.Si di Aula Wayag Setda Raja Ampat, Rabu (12/8).

Kunjungan Kemenko Polhukam di Kabupaten Raja Ampat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, Marsekal Muda (Marsda) Tni.Rus Nurhadi Sutedjo bersama pejabat teknis di lingkungan Kemenko Polhukam RI.

Rus Nurhadi Sutedjo mengatakan bahwa kunjungan tersebut selain untuk bersilahturahmi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) juga untuk melakukan kegiatan inventarisasi, implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan kawasan wisata dan wisata asing, serta penguatan diplomasi selama Pendemi Covid-19 di Kabupaten Raja Ampat yang merupakan salah satu daerah yang masuk wilayah terluar Indonesia.

"Paling tidak dari kunjungan tersebut bisa mendapatkan sejumlah pokok permasalahan yang ada di Kabupaten Raja Ampat yang nantinya akan disampaikan ke Pusat. Kami berharap Pemda bisa terbuka untuk bisa menyampaikan berbagai kendala dan persoalan yang ada," terangnya.

Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan yakni Asisten I Setda Raja Ampat yang mewakili Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE sangat berharap dengan adannya kunjungan Kemenko Polhukam di Raja Ampat dapat melihat semua persoalan di tanah bahari ini untuk selanjutnya bisa menemukan kebijakan-kebijakan strategis guna pembangunan Kabupaten Raja Ampat. 

Sembari menyoroti UU Nomot 23 Tahun 2014 yang melahirkan banyak persoalan di daerah termasuk di Kabupaten Raja Ampat. Kami juga perlu menyampaikan dengan hadirnya UU nomor 23 tahun 2014 sangat berdampak pada potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Raja Ampat yang mana sebagian kewenangan pengelolaan ruang laut berada di bawah tanggung jawab propinsi.

"Namun yang terjadi, selama ini provinsi tidak bersinegri dan tidak pro-aktif melakukan pengawasan di Kabupaten Raja Ampat sehingga banyak terjadi ilegal fishing serta pengeboman ikan. Oleh sebab itu, kami dari Pemda berharap untuk Pemerintah Pusat mengkaji hal tersebut," harapnya. (Isak)



TAGS :

Komentar