Mahasiswa Desak KPK Usut Korupsi dan Gratifikasi Bupati Halsel

  • 12 Agustus 2020 15:05 WITA
Korlap, Dikrun saat berorasi didepan kantor KPK RI
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Indonesia Patut Hukum Jakarta siang tadi, Rabu (12/8/2020) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan dan gratifikasi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Indonesia Patuh Hukum Jakarta, Dikrun menilai selama dua tahun, dugaan tindak pidana penyuapan dan gratifikasi antara pihak ketiga dan kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan proyek yang diduga melibatkan Bupati Halsel Bahrain Kasuba terkesan mangkrak dimeja KPK RI. 

Kata Dikrun, sejak tahun 2018 lalu, tahapan dugaan kasus suap dan gratifikasi termasuk juga pemberian mobil oleh kontraktor dengan inisial D kepada Bupati Halsel, Bahrain Kasuba masih belum jelas. Padahal, KPK RI telah memeriksa ketiga orang saksi untuk pendalaman dugaan kasus gratifikasi tersebut. Bahkan kasis ini seakan tertimbun lumpur kemunafikan.

"Kasus yang terjadi di Kabupaten Halsel terkait banjir proyek ke satu Kontraktor di Tahun 2018, Jual Beli Proyek, Gratifikasi senilai 2,5 miliar yang diduga menyeret Bupati Halsel Bahrain Kasuba hanya menjadi mitos hukum," jelas Dikrun dalam siaran persnya yang diterima oleh MCWNEWS.COM, pada  pukul 22.12 WIB.

Menurutnya, penyelewengan kekuasaam Bupati dengan menerima gratifikasi dari kontraktor telah memenuhi unsur korupsi. Apalagi kekonyolan kekuasaan dengan praktek menggunakan otoritas absolut akan menjadikan kekuasaan semakin menjadi buas.

Dengan begitu, Aliansi Mahasiswa Indonesia Patuh Hukum mendesak pimpinan KPK RI, Firli Bahuri agar segera memanggil dan memeriksa Bupati Halsel Bahrain Kasuba, dalam dugaan kasus gratifikasi senilai 2,5 miliar tersebut. Sebab ia menyebutkan bahwa KPK RI menjadi harapan penegakan hukum bagi rakyat Kabupaten Halsel yang juga bagian integrasi Indonesia.

Selain itu, mereka meminta agar aktor intelektual jual beli proyek ditubuh SKPD Kabupaten Halsel segera dilidik oleh KPK RI demi upaya dalam membunuh emrio tidakan melawan hukum yang akan perkembang di Kabupaten Halsel.

"Salah satu SKPD yang terlibat dalam kasus Gratifikasi dan menjadi trend di Halsel itu diduga melibatkan para pejabat dan kontraktor itu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halsel," bebernya.

Ia menambahkan, dalam kasus ini, Dikrun mengingatkan kepada KPK RI supaya segera melakukan penyidikan upaya penghilangan barang bukti berupa mobil yang diterima Bupati Halsel. Karena informasinya mobil tersebut telah dijual. Dengan tri citra hukum, dirinya menegaskan agar KPK yang di pimpin oleh Firli Bahuri wajib mengupayakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bertujuan agar supremasi hukum dapat di tegakan di Negara hukum.

"Kalau dengan motif melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kuasa seperti suap dan gratifikasi yang telah memenuhi unsur dan terbukti maka kami minta segera tangkap dan penjarakan Bupati Halsel," tegasnya. (IM)



TAGS :

Komentar