Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

  • 24 Agustus 2020 12:55 WITA
Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menghukum mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan 6 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Hakim menyatakan, Wahyu terbukti bersalah menerima suap di pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.
 
“Mengadili, menyatakan terdakwa Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim ketua Susanti Arsi Wibawani saat membacakan vonis dalam persidangan, seperti yang diunggah dari keadilan.id Senin (24/8/2020).

Selain pidana penjara, Wahyu juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp150 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti kurungan badan selama 4 bulan.

Putusan 6 tahun penjara yang dijatuhkan Wahyu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Wahyu dituntut selama delapan tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina divonis 4 tahun penjara. Agustiani juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.
 
Meski demikian, majelis hakim tidak mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik usai menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hakim menilai kedua terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa menciderai hasil Pemilu.

“Hal yang meringankan terdakwa satu (Wahyu Setiawan) telah mengembalikan uang SGD 15.000 dan Rp500 juta dalam proses penyidikan. Para terdakwa bersikap sopan dan memiliki tanggungan keluarga,” jelas hakim Susanti.

Wahyu diyakini menerima suap sebesar Rp600 juta dari kader PDI Perjuangan Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar caleg PDI Perjuangan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
 
Selain itu, Wahyu juga diyakini menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dituntut melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. (hd)



TAGS :

Komentar