Subyek Hukum Pencemaran Nama Baik Mestinya 'Orang' Bukan 'Badan Hukum'

  • 26 Agustus 2020 14:45 WITA
H. Onggowijaya, S.H, MH
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA  - Kasus gagal bayar KSP Indosurya ternyata masih menyisakan berbagai persoalan baru. Setelah mantan pengurus koperasi Indosurya SA dan HS yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, KSP Indosurya malah melaporkan balik dugaan pencemaran nama baik yang berujung Advokat Sukisari sebagai kuasa hukum nasabah ditetapkan sebagai tersangka.
 
Pengacara H. Onggowijaya, S.H, MH dari  Firma Hukum ONGGO & PARTNERS mencermati ada beberapa indikasi kejanggalan dalam perkara Sukisari vs KSP Indosurya yaitu yang pertama adalah Tindak pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan absolut artinya korban langsung yang harus mengadukan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain (kuasa hukum), beberapa yurisprudensi putusan hakim dalam kasus serupa telah melahirkan kaidah hukum tentang hal tersebut.

Apalagi belakangan diketahui pelapor pada saat membuat laporan polisi adalah orang yang mengaku sebagai advokat tetapi belum menjadi advokat, namun anehnya pelapor sampai saat ini belum dimintakan keterangannya oleh kepolisian terkait persoalan ini.
 
"Subyek hukum korban dalam kasus Sukisari ini yang berdasarkan pada laporan polisi dan surat panggilannya adalah KSP Indosurya, padahal definisi korban dalam rumusan unsur pasal pencemaran nama baik haruslah orang (natuurlijke persoon) bukan badan hukum (rechtspersoon).

Namun anehnya Advokat Sukisari yang memberikan edukasi kepada publik melalui whatsapp grup dapat ditetapkan sebagai tersangka karena KSP Indosurya merasa sebagai korban pencemaran nama baik.

Asas hukum pidana kan sudah jelas yaitu lex scripta (harus tertulis), lex certa (rumusan delik harus jelas), dan lex stricta (tidak boleh ditafsirkan lain), dengan demikian apakah boleh bila undang-undang menyatakan secara tegas bahwa 'korban' haruslah 'orang' tetapi ditafsirkan menjadi 'badan hukum'? Inilah salah satu sebab mengapa banyak investor asing meragukan kepastian hukum di Indonesia, karena korban yang seharusnya 'orang' dapat dengan semaunya boleh ditafsirkan/dianalogikan menjadi 'badan/badan hukum'," terang Onggowijaya dalam siaran persnya, Rabu (26/8/2020).
 
Sejatinya, Menurutnya HS dan SA lebih dulu ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian karena sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, akan menjadi aneh dan di luar nalar/akal sehat manusia apabila orang yang membela kebenaran malah nantinya dihukum lebih dulu, sementara pihak yang merugikan ribuan orang malah belum diadili dan masih bisa minum teh sambil menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian.
 
"Kami selaku kuasa hukum meminta kepada penegak hukum agar semua orang diperlakukan adil dan sama di mata hukum. Bila Advokat Sukisari harus diadili atas dugaan pencemaran nama baik, maka Kami meminta SA dan HS segera ditahan dan diadili atas dugaan- dugaan tindak pidana karena laporan polisi terhadap yang bersangkutan lebih dari satu laporan polisi. Setidak-tidaknya SA dulu yang harus diproses hukum dan diadili, karena yang bersangkutan adalah mantan pengurus koperasi yang  seharusnya tahu jelas kemana seluruh aliran dana koperasi mengalir sehingga menyebabkan penderitaan dan kerugian terhadap ribuan orang.

Kami akan senantiasa memonitor kasus gagal bayar KSP Indosurya ini agar jangan sampai kasus pidananya berhenti, hal ini penting agar jangan ada lagi pihak-pihak yang sebenarnya diduga melakukan kejahatan malah bertindak seolah-olah menjadi korban (play victim)," tutup Onggowijaya. (hd)



TAGS :

Komentar