LP3BH Pertanyakan Manfaat Otsus Bagi OAP

  • 14 September 2020 13:15 WITA
Direktur Eksekutifi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinusi. SH MH
Males Baca?

MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Direktur Eksekutifi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Chritian Warinusi mempertanyakan manfaat Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli papua OAP).

Dibutuhkan dialog yang jujur antar seluruh elemen masyarakat Papua dengan seluruh elemen pemerintah pusat.

Yan Chritian Warinusi mempertanyakan manfaat apa yang akan diperoleh rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam jangka waktu 20 tahun mendatang pasca perubahan isi pasal 34 ayat (3), huruf c, angka 2, UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Senin (13/9/2020).

Lanjutnya, bagaimana dampak dari penambahan prosentase dana Otsus tersebut bagi pemberdayaan ekonomi rakyat Papua? Apakah dana Otonomi Khusus bagi mama-mama Papua cukup hanya untuk mereka berjualan sirih pinang saja? Apakah dana Otsus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan asli Papua bisa membuka usaha catering atau laundry? dan atau memasok kebutuhan persediaan sayur daging bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport Indonesia, BP Indonesia atau Semen Conch misalnya?

Apakah dana Otonomi Khusus hanya untuk Orang Asli Papua yang sakit dan mereka hanya bisa dirawat di ruang rawat kelas III dengan standar pelayanan minimal? Apakah dana Otsus bertambah dengan presentase besar ke Kabupaten/Kota di Tanah Papua bisa menjamin kesempatan pertama dan utama akan didapatkan oleh Orang Asli Papua?

Terutama dalam menikmati kesempatan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Apakah penambahan dana Otonomi Khusus ke Kabupaten di wilayah pegunungan Papua, bakal mengurangi konflik dan aksi kekerasan bersenjata api selama ini?

Menurut pendapat Yan Christian Warinusi bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat memerlukan jawaban yang jujur dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Tanah Papua, termasuk DPR dan MPR serta TNI, Polri.

Bahkan perlu pula ada jawaban jujur dari kelompok-kelompok sipil bersenjata yang selama ini dinyatakan sebagai “pengganggu keamanan” di wilayah pegunungan Papua. Termasuk juga Komite Nasional Papua Barat (KNPB) perlu diminta pendapatnya.

Itulah sebabnya saya selaku Deputy Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) senantiasa mendorong pentingnya dilaksanakan Dialog Damai diantara semua pihak tersebut untuk meletakkan persoalan-persoalan utama dan penting diatas kerangka masalah yang dapat diuraikan dan dicari solusinya secara bersama dengan mengedepankan perdamaian, tandas Warinusi.

Dikatakannya bahwa hal ini sangat penting karena selama adanya kucuran dana Otsus setara 2 persen, konflik sosial politik dan kekerasan meningkat secara signifikan selama lebih dari 20 tahun terakhir.

Bahkan sangat jarang memperoleh penyelesaian secara adil, termasuk melalui proses penegakan hukum yang fair. Itulah sebabnya dialog menjadi saran yang menurut pandangan saya akan efektif untuk merumuskan masalah yang dialami dan terjadi selama 20 tahun berlangsungnya kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Sehingga bisa memberikan kontribusi jawaban bagi kepentingan evaluasi sesuai amanat pasal 78 UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, "ucap. Warinusi. (Charles)



TAGS :

Komentar