KPK Sita Aset Perusahaan Terkait Pencucian Uang Mantan Bupati Mojokerto

  • 15 September 2020 20:20 WITA
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa perusahaan di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Senin (14/9/2020).

Aset perusahaan tersebut disita karena diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP).

"Tim Penyidik KPK bersama dengan Satgas PBB KPK (pengelola barang bukti), Senin (14/9/2020), melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda penyitaan barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (15/9/2020).

Penyitaan tersebut dihadiri sekaligus disaksikan langsung oleh Lurah dan Ketua RW setempat serta didampingi oleh petugas BPN dan petugas Rupbasan Palembang karena terkait dengan perkara Mustofa Kamal Pasa.

Ali mengatakan, perusahaan yang disita tersebut saat ini masih atasnama Ahmad Syamsu Wirawan. Ahmad Syamsu Wirawan sendiri merupakan kerabat atau masih punya ikatan keluarga Mustofa Kamal Pasa.

"Tanah dan bangunan tersebut merupakan aset PT. Musi Karya Perkasa dengan SHM no. 00281 atasnama Ahmad Syamsu Wirawan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," ungkap Ali.

KPK menduga, tanah yang kemudian dibangun perusahaan tersebut awalnya dibeli oleh Mustofa Kamal Pasa pada 2015. Uang untuk membeli aset tanah serta membangunnya menjadi perusahaan diduga berhasil dari tindak pidana korupsi.

"Tanah ini diduga dibeli oleh tersangka MKP pada Tahun 2015 dan dilakukan pembangunan mess, kantor, pagar beserta fasilitas didlmnya untuk mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa yg mengerjakan proyek jalan pada dinas PUPR Kabupaten Musibanyuasin tahun 2015," bebernya.

Tak hanya menyita aset, tim penyidik juga terus mengusut kasus pencucian uang ini. Pada hari ini, tim penyidik menyita berbagai dokumen dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Musi Banyuasin, Erdian Syahri.

Tim penyidik juga memeriisa Erdian sebagai saksi untuk mendalami legalitas PT Musi Karya Perkasa yang diduga dipergunakan Mustofa untuk menyamarkan hasil korupsi yang dilakukannya. 

"Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabupaten Muba karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya," pungkasnya. (Ads)



TAGS :

Komentar