Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Bersalah Melanggar Kode Etik

  • 24 September 2020 22:35 WITA
Firli Bahuri
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, bersalah karena telah melanggar kode etik terkait gaya hidup mewah penggunaan helikopter dalam perjalanan pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan. Sayangnya, Firli hanya dijatuhi sanksi ringan.

"Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Karena tidak mengindahkan kewajiban, menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf n dan pasal 8 ayat 1 huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan pelanggaran kode etik Firli Bahuri di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/9/2010).

Hasil keputusan Dewas, Firli Bahuri dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, sanksi teguran tertulis dua berlaku selama enam bulan.

Merujuk aturan Dewas, selama enam bulan maka Firli tidak bisa mengikuti program promosi, mutasi, rotasi maupun pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi," tegas Tumpak.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran kode etik Firli Bahuri, Dewan Pengawas mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan. Adapun hal yang memberatkan, Firli dinilai tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. Kemudian sebagai Ketua KPK, Firli seharusnya menjadi teladan, bukan melakukan hal yang sebaliknya.

"Hal yang meringankan, terperiksa belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, terperiksa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan," tegas Tumpak.

Firli terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.

Menanggapi putusan tersebut, Firli pasrah. Ia mengaku menerima putusan dewan pengawas yang dijatuhkan pada dirinya. Bahkan, mantan Kapolda Sumatera Selatan ini berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

"Saya mehon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman, dan tentu putusan saya terima dan saya pastikan saya tidak akan mengulangi itu terima kasih," kata Firli.

Sekadar informasi, dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ini dilakukan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.

Pertama, terkait ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah. (Ads)



TAGS :

Komentar