KPK Tahan Pejabat PT Wijaya Karya terkait Kasus Korupsi Proyek Jembatan

  • 29 September 2020 23:20 WITA
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (WIKA), I Ketut Suarbawa (IKT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Proyek Jembatan Waterfront City, Adnan (ADN), pada hari ini. Keduanya ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

Adnan dan I Ketut Suarbawa merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau. Keduanya bakal ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari kedepan.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ADN dan IKT ditahan Rutan masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Dalam rangka mencegah penyebaran virua corona (Covid-19) di lingkungan KPK, kedua tersangka tersebut akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu. Keduanya bakal isolasi mandiri di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung lama KPK.

"Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan KPK Kavling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19," pungkas Lili.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City. tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ads)



TAGS :

Komentar