Dewan Pengawas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

  • 16 Oktober 2020 15:10 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak rencana pemberian fasilitas mobil dinas. Anggaran fasilitas mobil dinas untuk Dewas, pimpinan, serta pejabat struktural KPK diketahui telah disetujui anggota Komisi III DPR.

"Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Tumpak menjelaskan alasan, dirinya menolak mobil dinas untuk Dewas. Sebab, kata dia, Dewas telah mendapat tunjangan transportasi. Menurutnya, tunjangan itu telah cukup bagi Dewas.

"Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," katanya.

Untuk itu, Tumpak memastikan usulan anggaran mobil dinas yang nilainya cukup fantastis bukan berasal dari Dewas. Tumpak juga mengaku tidak mengetahui usulan penganggaran mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural lembaga antikorupsi.

"Kalau kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu usulan darimana itu," katanya.

Senada dengan Tumpak, Anggota Dewas KPK Albertina Ho juga menyatakan hal yang sama. Albertina menekankan bahwa Dewas KPK sama sekali tidak tahu-menahu soal usulan anggaran mobil dinas untuk pejabat KPK.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh ketua Dewas, Dewas tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK mengenai hal ini," ujar Albertina dikonfirmasi terpisah.

Demikian pula disampaikam anggota Dewas KPK yang lain, Syamsuddin Haris. Menurut Syamsuddin, pihaknya memang benar-benar tidak mengetahui soal pengajuan mobil dinas yang tengah menjadi sorotan publik. 

"Ya Dewas sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas utk pimpinan dan Dewas thn anggaran 2021. Siapa yg mengusulkan kita gak tahu. Intinya, Dewas akan menolak mobil dinas tersebut," ujar Syamsuddin terpisah.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengamini bahwa para pejabat, pimpinan hingga Dewas lembaga antirasuah akan segera mendapatkan mobil dinas. Sebab, kata Ali, saat ini pimpinan dan pejabat eselon I KPK belum mendapatkan mobil dinas.

"Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Adapun, besaran harga mobil dinas yang bakal diterima bervariasi, sesuai dengan jabatan di KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar. (Ads)



TAGS :

Komentar