Terbukti Korupsi Proyek Bakamla, Bos PT CMI Teknologi Divonis 5 Tahun Penjara

  • 16 Oktober 2020 15:50 WITA
Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan bahwa Direktur Utama (Dirut) PT Compact Microwave Indonesia (CMI) Teknologi, Rahardjo Pratjihno terbukti bersalah melakukan korupsi terkait proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Rahardjo Pratjihno dinyatakan bersalah memperkaya diri sendiri dan orang lain terkait proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun anggaran 2016, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 63.829.008.006,92.

Atas perbuatannya, Rahardjo Pratjihno divonis pidana lima tahun penjara oleh majelis hakim. Ia juga diwajibkan untuk membayar denda Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Rahardjo Pratjihno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Muslim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).

Selain itu, Rahardjo juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.014.122.595. Uang pengganti selambat-lambatnya dibayarkan satu bulan setelah hukuman vonis berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak bayarkan, harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika harta bendanya tidak cukup untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana selama tiga tahun penjara," kata Hakim.

Dalam menjatuhkan vonis ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Rahardjo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga," imbuh Hakim Muslim.

Majelis Hakim meyakini perbuatan Rahardjo dilakukan bersama-sama Ali Fahmi alias Fahmi Habsy sebesar Rp3.500.000.000. Fahmi Habsy merupakan Staf Khusus bidang perencanaan dan keuangan yang diangkat Arie Soedewo selaku Kepala Bakamla.

Perbuatan itu, dilakukan bersama-sama dengan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Bakamla RI, Leni Marlina selaku ketua unit pengadaan Bakamla RI dan Juli Amar Ma’ruf selaku anggota atau koordinator ULP Bakamla RI pada Maret 2016 sampai Desember.

Rahardjo dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, vonis terhadap Rahardjo lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Rahardho dituntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, terdakwa maupun jaksa menyatakan masih pikir-pikir untuk menerima atau melakukan upaya hukum lainnya. (Ads)



TAGS :

Komentar