KPK Sambangi Bali, Bahas Strategi Pemberantasan Korupsi Bareng Polri dan Kejaksaan

  • 21 Oktober 2020 16:30 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar menyambangi Bali, pada hari ini. Kedatangan Lili ke Bali untuk membahas pemberantasan korupsi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan.

Lili bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bali. KPK dan aparat penegak hukum lainnya tersebut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Markas Polda Bali, Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Lili meminta semua komponen aparat penegak hukum di Bali, dapat berkolaborasi dengan KPK dalam membantu aksi-aksi pemberantasan korupsi, yang terdiri atas upaya penindakan, pencegahan, dan pendidikan oleh KPK.

"Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tentu tidak bisa berjalan sendirian. KPK membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, terutama sesama APH. Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengoptimalkan peran dan kewenangannya, baik dalam penindakan maupun pencegahan korupsi," ujar Lili melalui keterangan resminya, Rabu (21/10/2020).

Lili mengajak Kapolda, Kajati, dan Kajari Bali untuk mengoptimalkan kerja sama di bidang penindakan.  Salah satunya adalah penerapan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Online. Selain itu, diharapkan APH di Bali berkomitmen mendukung implementasi program pencegahan korupsi di internal APH sendiri.

"Kami juga meminta APH membantu program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat," katanya.

Terkait permintaan sinergi dalam upaya penindakan, kata Lili, setidaknya ada dua hal. Pertama, terkait penerapan SPDP Online. Lili menyebutkan bahwa sesuai data aplikasi SPDP Online, per September 2020, jumlah perkara yang sedang dalam tahap penyidikan di Polda dan Kejati Bali berturut-turut adalah 42 dan 25 kasus.

Kedua, terkait peningkatan kapasitas APH. Caranya, lanjut Lili, dengan mengadakan pelatihan bersama. 

Terkait ajakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas pencegahan KPK, Lili menyebut ada empat poin yang dapat dilakukan APH. Pertama, mendorong kepatuhan APH di lingkungannya dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kedua, pengendalian gratifikasi di lingkungan APH. Ketiga, penertiban aset-aset pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Bali yang bermasalah secara perdata dan tata usaha negara. Dan terakhir, perbaikan pada layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) se-Provinsi Bali. 

Sedangkan, terkait permintaan pelaksanaan program-program pendidikan KPK, kata Lili, ada dua target. Pertama, pencanangan Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (ZI – WBK) di lingkup kerja Polda, Kejati, dan Kejari Bali. Kedua, sokongan dalam mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat.

"Misalnya, dengan program Jaksa Masuk Sekolah atau Bimas Masuk Sekolah, dan lain sebagainya," ucap Lili.

Lili mengingatkan kembali terkait permintaan KPK kepada Polda dan Kejaksaan terkait sinergi dan kerja sama dalam pemberantasan korupsi untuk juga mengoptimalkan peran Bimas di Kepolisian dan peran Jaksa. 

"Semoga koordinasi dan sinergi ini dapat berjalan semakin optimal demi tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang berdampak pada menurunnya tindak pidana korupsi, meningkatnya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Bali," pungkas Lili. (Ads)



TAGS :

Komentar