Terjerat Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Ditahan KPK

  • 17 November 2020 20:55 WITA
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah, usai diperiksa sebagai tersangka, pada hari ini. Zukifli Adnan Singkah merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kota Dumai dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, Zulkifli Adnan Singkah ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Zulkifli bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 6 Desember 2020.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka ZAS (Zulkifli Adnan Singkah) selama 20 hari terhitung sejak 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur," kata Alexander Marwata saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020).

Zulkifli dijerat dengan dua pasal sekaligus. Pertama, ia diduga memberikan suap kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedua, ia disangkakan menerima gratifikasi.

Zulkifli diduga telah memberikan suap sekira Rp550 juta kepada Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan sejumlah pihak lain.

Suap itu diberikan lantaran Yaya Purnomo telah membantu memuluskan tambahan anggaran DAK Kota Dumai dalam APBN Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp22,3 miliar serta untuk memuluskan usulan DAK Kota Dumai tahun 2018.
 
"Penyerahan uang setara dengan  Rp 550 juta dalam bentuk Dollar Amerika, Dollar  Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dan kawan-kawan dilakukan  pada bulan November 2017 dan Januari  2018," katanya.

Terkait kasus gratifikasi, Zulkifli diduga menerima uang tunai sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel dari sejumlah pengusaha yang merupakan rekanan Pemkot Dumai.

"Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018. Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ads)



TAGS :

Komentar