KPK Ingatkan Pemda Papua Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

  • 24 November 2020 20:55 WITA
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (Foto: Ant)
Males Baca?


MCWNEWS.COM, TIMIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar webinar Implementasi Pencegahan Korupsi melalui aplikasi JAGA di Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (24/11/20).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, aplikasi JAGA merupakan kegiatan kolaborasi antar pemerintah daerah, LSM, dan KPK bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.

"Masyarakat perlu saluran, bagaimana melihat pemerintah daerah melayani masyarakat. Karena itu kami terpikir untuk membangun aplikasi sederhana saja," kata Nainggolan ketika membuka kegiatan itu. 

Nainggolan menjamin aplikasi tersebut sangat mudah diakses oleh siapa saja. Dengan begitu, masyarakat Papua dan Papua Barat dipastikan bisa dengan mudah berpartisipasi dalam melakukan pencegahan.

"Saya jamin kalau bapak ibu bisa pakai WA (WhatsApp) pasti bisa akses JAGA. Ini sangat gampang. Di HP bisa, di komputer juga bisa," katanya.

Pada intinya, lanjut dia, KPK ingin ada saluran komunikasi yang berjalan dua arah. Pemerintah menginformasikan segala pencapaian maupun rencananya. Sementara masyarakat berperan memantau.

"Masyarakat bisa melihat dan menyampaikan koreksi bila perlu, kemudian usulan bahkan praktek-praktek baik yang sekiranya pemerintah daerah bisa melihat," katanya.

Tidak hanya itu, suatu daerah juga bisa melihat praktek yang baik di daerah lain. Misalnya bagaimana warga Papua melihat pengelolaan Dana Desa yang transparan di Maluku dan daerah lain.

"Sengaja kita pilih aplikasi berbasis digital, supaya komunikasi dua arah antara pemda dan masyarakat di Papua dan Papua Barat bisa jalan. Pada saat yang sama, ada hal baik di luar Papua yang sekiranya bisa diadopsi," lanjutnya.

Ia mengatakan, lembaga antirasuah di bidang pencegahan sangat ingin mendorong Papua dan Papua Barat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Karena kita percaya, dengan tata kelolah yang baik maka pencegahan secara otomatis bisa berjalan sendiri," kata Nainggolan.

*Sering Ditegur KPK*

Pahala Nainggolan membeberkan, Papua dan Papua Barat masih sangat rendah dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Selain kedua daerah, ada Aceh, Maluku Utara selalu tertinggal dibanding daerah lain. 

"Tentu kita di Jakarta selalu berpikir bahwa Papua itu beda karena situasi geografis yang susah. Makanya, kami selalu pilih tim terbaik untuk mengelolah Papua," katanya.

Secara khusus, Nainggolan berpesan kepada Plt Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa dan Sekda Papua Barat Daniel Mandacan yang hadir mewakili kedua gubernur dalam kegiatan itu.

Ia juga menyinggung jika KPK sering menyurati dan menegur Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat dalam hal tata kelolah pemerintahan yang berimplikasi pada perbuatan korupsi.

"Mohon ditegur OPD-OPD kalau lambat. Karena ada 8 instrumen melibatkan banyak OPD. Jangan kalau nanti disurati kan nggak enak juga. Saya kalau tandatangan surat menegur tiga bulan sekali itu agak berat juga," kata dia.

Hingga kini, Nainggolan mengakui KPK belum pernah melihat Papua mencapai 60 persen tata kelola. Sementara ada daerah yang sudah 100 persen. Daerah dengan pencapaian tertinggi pun mendapat penghargaan dari KPK.

"Sekali-sekali saya ingin melihat Papua, bukan yang tertinggi tapi kenaikan yang tertinggi. Bukan mencapai 100 persen. Tapi kalau sekarang 30 persen, lantas naik jadi 60 persen, pasti kami kasih penghargaan," kata dia.

Ia mengajak Pemda Papua dan Papua Barat melihat daerah lain yang mulai menata tata kelolah secara konsisten. Seperti Banten, kata Nainggolan, melesat dari penilaian terendah menjadi yang tertinggi tahun lalu.

"Banten waktu itu secara khusus kita kasih penghargaan karena dia meloncatnya paling banyak. Bukan yang paling tinggi. Kita ngerti soal geografis, komunikasi yang susah," ujarnya.

Nainggolan tidak bermaksud menganggap dengan memajukan tata kelolah, maka dijamin tidak ada korupsi. Akan tetapi, paling tidak jika tata kelola baik maka pencegahan korupsi otomatis berjalan.

Adapun KPK mengimplementasi delapan instrumen pencegahan korupsi dengan menetapkan area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintah daerah. 

Kedelapan instrumen tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen aparatur sipil negara.

Selanjutnya, kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola dana desa, dan manajemen aset daerah.

"Pada saat yang sama, media, universitas, masyarakat, tokoh agama termasuk gereja, pendamping juga melihat data tentang implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di aplikasi JAGA," pungkasnya. (Sev)



TAGS :

Komentar