Presiden SIRI: Penunjukan PPK Lebih Dari Dua Kali Langgar Aturan

  • 17 Desember 2020 07:45 WITA
Tjandra Setiadji, SH,.MH
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan beberapa kementerian disebut terindikasi melanggar aturan ketika terjadi penunjukan lebih dari dua kali.

Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) Tjandra Setiadji, SH,.MH, menilai perlu adanya pengawasan ekstra menyusul berbagai dugaan penyalahgunaan jabatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

"Mekanisme dan secara prosedural sudah diatur, yang mana PPK hanya bisa dua kali. Kalau lebih, saya yakin sudah ada skandal di dalamnya," tegas Andy, sapaannya saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Rabu, (16/12/2020).

Andy yang juga seorang Advokat kembali menegaskan, perpanjangan penunjukan jabatan PPK lebih dari dua kali jelas dapat melanggar undang-undang. 

Menurut dia, pengaturan lebih rinci mekanisme tersebut dibahas dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 09 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.

Selain itu, lanjut dia, dalam Perpres 16/2018 yang dirancang sesuai best practices pengadaan barang/jasa terdapat juga pilihan lain soal pengadaan berkarakteristik tertentu, termasuk dalam pengadaan khusus yang termaktub dalam Bab VIII.

"Oleh sebab itu, semua elemen harus bersama-sama menjadi pengawas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkompeten untuk berperan serta, kalau tidak diawasi sangat berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan tersebut," ujar Andy  yang berasal dari Kota Bagan Siapi Api ini.

Hal itu juga dipertegas dalam surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub tertanggal 7 Desember 2020, perihal: Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Edaran itu merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN.

Disebutkan pada poin (g), PPK yang sudah menjabat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak dapat ditunjuk kembali pada satker yang sama.

Jika terdapat penunjukan PPK yang sudah menjabat dua tahun berturut-turut pada satker yang sama, dapat ditunjuk kembali dalam 1 tahun anggaran pada satker tersebut setelah mendapat rekomendasi dari eselon I.

Selanjutnya, dalam hal penunjukan PPK baru karena PPK sebelumnya sudah menjabat 2 tahun berturut-turut pada satker yang sama, apabila menunjuk PPK dari Unit Kerja lain dapat ditetapkan oleh KPA setelah mendapat rekomendasi dari eselon I.

Andy mengakui, informasi dugaan pelanggaran aturan tersebut ia dapatkan dari berbagai sumber yang menurutnya sangat valid.

"Banyak PPK di semua Kementerian yang melanggar aturan. Batas hanya dua kali ternyata melebihi dengan berbagai macam dalih," pungkas Andy. (Sev)



TAGS :

Komentar