Awal Januari 2021, Tim Percepatan Pembangunan Datang ke Biak

  • 18 Desember 2020 23:20 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM. JAKARTA - Pemerintah pusat rencananya akan langsung menurunkan sejumlah tim di awal tahun 2021 untuk menindaklanjuti  upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya lagi Kabupaten Biak Numfor

Hal itu sebagaimana terungkap dalam pertemuan Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dengan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan jajarannya serta Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta, Kamis (17/12) petang kemarin. 

Tak hanya dari Deputi I KSP yang akan turun, namun Bappenas dan sejumlah kementerian terkait juga akan langsung datang di Kabupaten Biak Numfor. 

Rencananya tim percepatan pembangunan itu akan datang ke Kabupaten Biak Numfor awal bulan Januari 2021. Selama di Biak, tim dari Pemerintah Pusat ini akan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat dan melakukan survey sejumlah lokasi yang akan jadi sasaran lokasi pembangunan. 

“Dari Kementerian PPN/Bappenas dan Deputi I KSP akan datang di Biak awal bulan Januari 2021, mereka akan segera mungkin datang di Biak supaya kegiatan-kegiatan percepatan juga langsung dilakukan mulai tahun 2021,” kata Bupati Herry A. Naap setelah menggelar pertemuan dengan jajaran pejabat Bappenas dan kementerian terkait, di Jakarta.

Dalam pertemuan dengan Bappenas, Bupati memaparkan tentang pelaung, kondisi dan tantangan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor diberbagai sector, termasuk perlunya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan di Biak Numfor.

Wapres, Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Sekedar diketahui, bahwa seperti yang dilansir dari berbagai media, sehari sebelum pertemuan Bupati dan jajaran pejabat tinggi di Bappenas,Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin juga memimpin langsung rapat perdana Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Rapat dewan pengarah itu dilakukan menindaklanjuti Keputusan Presiden Jokowidodo Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 29 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat itu telah ditetapkan melalui Inpres 9/2020, dan Keppres 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Inpres itu dimaksudkan bahwa perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat, dengan mengutamakan pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan. 

Seperti yang diberitakan di sejumlah media, adapun jumlah menteri yang hadir dalam rapat antara lain;  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa.

Selain itu, juga hadir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, perwakilan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta perwakilan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sekedar diketahui, dalam susunan keanggotaan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, Wapres Ma'ruf bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah, dengan beranggotakan jajaran menteri dan Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara Ketua Harian merangkap anggota yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.(*).



TAGS :

Komentar