Diduga Terjadi Kekeliruan, Karena Majelis Hakim Mengabulkan PKPU Kreditur PT Asuransi Jiwa Kresna

  • 23 Desember 2020 22:50 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Akibat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Kreditur P.T. Asuransi Jiwa Kresna, Majelis Hakim Perkara 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 10 Desember 2020, diduga telah melakukan kekeliruan, karena putusan tersebut mengabaikan ketentuan Pasal 223 UU No: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (UU Kepailitan) :
 
Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
 
Dengan demikian maka subyek hukum yang dapat dikabulkan permohonan PKPU-nya terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna sangat jelas dan tegas menurut Pasal 223 UU Kepaiitan adalah apabila pemohon PKPU nya adalah Otoritas Jasa Keuangan dan bukan kreditur atau pemegang polis asuransi.
 
Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor : 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST terlihat dalam 2 pertimbangan utama pada putusan Majelis Hakim yang mengesampingkan Pasal 223 UU Kepailitan yaitu :
 
a. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 071/PUU-II/2004 dan No: 001-002/PUU-III/2005; dan
 
b. Pasal 53 UU No: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 
Perlu diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No: 071/PUU-II/2004 dan No: 001-002/PUU-III/2005 adalah :
 
Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 
Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 
Sehingga Pasal 224 ayat (6) undang-undang kepailitan setelah adanya Putusan Mahakamah Konstitusi  seharusnya berbunyi :
 
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagal tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)".
 
Kata “ayat (3)” menjadi hilang dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap yang artinya siapa saja boleh mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi berdasarkan asas ius curia novit, akan tetapi apakah permohonan PKPU tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan harus tetap mengacu Pasal 223 UU Kepailitan yang masih berlaku.
 
Dengan demikian Majelis Hakim perkara 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST diduga keliru membaca dan menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 071/PUU-II/2004 dan No: 001-002/PUU-III/2005 tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator tidak pernah menyatakan Pasal 223 bertentangan dengan UUD 1945.
 
Selanjutnya meskipun Pasal 90 huruf b UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan tidak berlaku, akan tetapi Undang-Undang Perasuransian tidak mengatur tentang siapa subyek hukum yang dapat permohonan PKPU sehingga tentu yang namanya hukum acara kepailitan sebagai hukum formil tidak boleh ditafsirkan lain atau disimpangi (asas lex stricta dan lex certa) kecuali UU nya diubah terlebih dahulu. 

Dalam hal ini berarti setiap kreditur boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, tetapi dalam hal  permohonan PKPU maka Pengadilan Niaga wajib memperhatikan apakah syarat subyek hukum permohonan PKPU telah seusai dengan yang diatur dalam Pasal 223  UU Kepailitan. Lalu apa dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna ?
 
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST   diduga tidak membaca isi Putusan Mahkamah Konstitusi secara detail, karena Pasal 223 UU Kepailitan juga diuji materi dalam permohonan Judicial Review No: 071/PUU-II/2004 dan No: 001-002/PUU-III/2005 tersebut, namun hanya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat 6 sepanjang kata “ayat 3” yang dikabulkan. 

Dalam hal ini artinya Mahkamah Konstitusi hanya berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tidak boleh menolak perkara sesuai asas ius curia novit, akan tetapi apakah Majelis Hakim Niaga dapat mengabulkan atau menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh subyek hukum tertentu tetap wajib mengacu pada hukum acara dan ketentuan UU yang berlaku.
 
Dengan Pasal 90 huruf b UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang menyatakan permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku bukan berarti bahwa permohonan PKPU oleh Menteri Keuangan juga dinyatakan tidak berlaku, itulah sebabnya judul UU No: 37 Tahun 2004 adalah tentang Kepailitan Dan PKPU bukan hanya tentang Kepailitan saja.
 
Kemudian tentang Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST juga diduga keliru, karena Majelis Hakim hanya meng-copy paste apa yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tetapi tidak membaca Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UU Adminstrasi Pemerintahan tersebut yaitu ada kewajiban bagi pemohon yang mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan suatu Keputusan dan/atau tindakan, maka pemohon tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan  dan Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memberikan putusan dalam 21 hari kerja. 

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga menganggap bahwa OJK yang tidak menjawab langsung, dianggap mengabulkan permohonan pemohon padahal masih ada upaya hukum yang harus dilalui berdasarkan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan. 

Disinilah dugaan kekeliruan Majelis Hakim yang patut dipertanyakan, mengapa begitu mudahnya mengabulkan PKPU terhadap perusahaan Asuransi padahal menurut  Debitur PT. Asuransi Jiwa Kresna telah ada 90% pemegang polis setuju dengan Perjanjian Kesepakatan Bersama, dan dengan adanya PKPU ini tentu Debitur akan menghentikan dulu proses pembayaran terhadap pemegang polis yang telah berjalan baik selama ini, hal mana dengan adanya PKPU tentu merugikan pemegang polis yang sudah  menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama.
 
Kesimpulan akhir adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST patut diduga telah keliru dalam pertimbangannya dengan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditur dengan mengesampingkan Pasal 223 UU Kepailitan dan selain itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara 389/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST prematur dalam mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna, karena seharusnya apabila mengacu pada Pasal 53 UU Adminstrasi Pemerintahan maka harus ada bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu yang memutuskan menerima permohonan pemohon yang akan mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi. 

Narasumber :
Dr (c). H. Onggowijaya, S.H., M.H.



TAGS :

Komentar