Direktur LP3BH Ingatkan Kajati Papua Barat Atensi Dugaan Korupsi Dana Hibah Senilai Rp 598 miliar

  • 27 Desember 2020 19:30 WITA
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christyan Warinusi, SH,

Males Baca?

 


MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christyan Warinusi, SH, mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, agar tetap memberi perhatian (atensi), terhadap penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan Rumah Ibadah, Yayasan dan Fakultas, serta kegiatan kemahasiswaan Universitas Papua Tahun Anggaran (TA) 2018 senilai Rp 598 miliar.

Sesuai informasi di lapangan, 9 September 2020 lalu, Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Papua Barat telah memeriksa dan mendengar keterangan dari sekitar 8 (delapan) orang saksi.

Sedangkan yang diperlukan oleh Tim penyelidik  adalah para penanggung jawab lembaga/organisasi penerima hibah," kata Yan Christyan Warinusi, SH, Minggu, (27/12/2020) di Manokwari.

Rata-rata mereka berdomisili di luar Manokwari, seperti di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Bahkan ada yang berdomisili di Jayapura. Berdasarkan penghitungan bahwa dari total nilai proyek Rp 598 miliar, kerugian negara ditaksir berkisar Rp 68 miliar, nilai yang sangat fantastik di Papua Barat. Dana hibah TA 2018 yang dikelola Biro di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat. 

Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi kegiatan organisasi kemahasiswaan UNIPA, serta pembentukan Fakultas Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), juga untuk pembangunan rumah ibadah di sektor keagamaan, dan keberlangsungan yayasan di daerah ini.

Menurut data yang diperoleh Tim Investigasi LP3BH Manokwari, terdapat sekitar 2.876 buah proposal Papua Barat, tapi hanya direalisasi sekitar 65 persen, sedangkan 35 persen sisanya diduga bersifat fiktif.

"Sehingga ini bisa dijadikan sebagai bukti kuat bagi penyelidik Kejati Papua Barat, untuk dapat menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, sekaligus menetapkan tersangkanya di awal tahun 2021 mendatang. Sebagai salah satu Penerima Penghargaan dari Korps Adhyaksa, saya mendesak Kajati PB untuk tidak segan-segan segera menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Papua Barat, di Bidang Kemahasiswaan dan Keagamaan TA 2018 hingga Januari 2021," ungkap Yan Christyan. (Charles)



TAGS :

Komentar