KPK Bakal Terus Pantau Penyelenggaraan Bansos Covid-19, Ini Sarannya

  • 05 Januari 2021 20:35 WITA
Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus mengawadi kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. KPK bakal segera menjalin kembali komunikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk itu, KPK juga akan segera melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos," kata Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Selasa (5/1/2021).

Ditekankan Ipi, pihaknya berharap ada perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos. Hal itu, sambungnya, agar meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. 

"Namun demikian, KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data," beber Ipi.

"Terkait pengelolaan data di Kemensos, pada akhir tahun 2020 KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan," imbuhnya. 

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, Kat Ipi, KPK mendapatkan bahwa DTKS tidak padan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan. Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil di bulan Juni 2020, masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.

Selain itu, data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS. Hal ini, tutur Ipi, disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal. Ketiga, tumpang tindih penerima bansos.

"Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT. Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa," ungkapnya.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, kata Ipi, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

Lebih lanjut, KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

"Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos," pungkasnya.

(ads)



TAGS :

Komentar