Dewas KPK Tindaklanjuti 247 Surat Pengaduan Sepanjang 2020

  • 07 Januari 2021 21:45 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerima dan menindaklanjuti sebanyak 247 surat pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antikorupsi selama tahun 2020.

"Selama tahun 2020, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 247 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, yang selanjutnya dilakukan telaah dan/atau klarifikasi," ujar Anggota Dewas KPK, Artidjo Alkostar saat konpers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2021).

Artidjo mengungkapkan, dari 247 surat pengaduan yang diterima Dewas, sebanyak 87 laporan telah rampung diproses dengan surat jawaban ke pelapor. Lalu, 60 laporan diteruskan ke unit kerja terkait di KPK. Sedangkan sebanyak 100 laporan di file atau arsip.

"Mungkin alamatnya tidak jelas, juga mungkin yang berulang-ulang," jelasnya.

Artidjo menambahkan, laporan atau aduan yang diterima pihaknya berasal dari berbagai sumber. Laporan itu selanjutnya diverifikasi oleh Dewas KPK untuk ditindaklanjuti.

"Pengaduan diterima dari pengaduan masyarakat baik tertulis lisan akan kita verifikasi kebenaran akurasinya, bisa juga dari berita, bisa juga sumber-sumber lainnya," jelas Artidjo.

"Setiap keluhan pemberitaan akan kita sikapi dengan bijak sehingga setiap keluhan akan dianggap bernilai," imbuhnya.

Selain itu, Dewas juga melalukan kegiatan monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dilaksanakan melalui tinjau lapangan ke 4 (empat) lokasi yaitu Bandung, Sumedang, Banten dan Banjarmasin.

Kegiatan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diterima oleh Dewan Pengawas dan/atau hasil Rakorwas. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan melalui pemantauan ke lapangan khususnya terhadap benda sitaan KPK yang mempunyai nilai ekonomis (benda sitaan berupa aset).

Dan wawancara dengan petugas Rupbasan dan/atau pihak-pihak terkait yang menerima penitipan aset-aset sitaan KPK.

"Sasaran pelaksanaan monitoring diantaranya untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan KPK selama proses penangan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akuntable dalam rangka capaian optimalisasi asset recovery," pungkasnya.

(ads)



TAGS :

Komentar